Dinkes Papua Nilai Penyimpanan Vaksin Milik Pemenang Tender Belum Sesuai Aturan
Merdeka.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua memantau tata kelola tempat penyimpanan vaksin Covid-19 milik perusahaan farmasi Anugerah Pharmindo Lestari (APL), lantaran dinilai belum sesuai aturan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum mengatakan, pihaknya mengkritisi tempat penyimpanan vaksin Covid-19 milik perusahaan APL, yang masih belum rapi dan tercampur-campur.
"Bagaimana kami bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan, jika APL tidak bisa melaporkan jumlah vaksin yang akan didistribusikannya," kata Aaron. Dikutip dari Antara, Kamis (3/6).
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa vaksin Mpox diizinkan di Indonesia? Penggunaan vaksin Mpox di Indonesia kini telah mendapat persetujuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, yang menunjukkan bahwa vaksin ini aman dan dapat digunakan dalam kondisi darurat kesehatan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
Menurut Aaron, padahal perusahaan APL yang memenangkan tender pendistribusian vaksin ini membawahi 19 kabupaten di Papua.
"Kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan karena data vaksinnya ada di APL dan Kimia Farma," ujarnya.
Dia menjelaskan jika dibandingkan dengan Kimia Farma yang hanya membawahi sembilan kabupaten, koordinasinya baik, komunikasinya baik dan cara penyimpanan vaksinnya pun terakomodir dengan baik.
"Untuk itulah kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi dengan baik karena belum memiliki data dan ketika ditanyakan pada tempat yang memiliki data, justru tidak dapat melaporkan," katanya lagi.
Dia menambahkan pihaknya menyayangkan cara kerja APL yang tidak dapat bersinergi dengan baik sehingga menyebabkan pelaporan cakupan vaksinasi terkendala.
"Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian agar tidak terjadi penurunan kualitas vaksinasi di Papua," ujarnya lagi.
Sebelumnya, distribusi vaksin di seluruh Indonesia terjadi perubahan, di mana tadinya bisa langsung diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan permintaan, akan tetapi untuk saat ini harus melalui tender.
Khusus untuk Provinsi Papua ada dua perusahaan yang telah memenangkan tender untuk pendistribusian vaksin ke Bumi Cenderawasih. Kedua perusahaan tersebut yaitu Kimia Farma yang membawahi sembilan kabupaten dan Anugerah Pharmindo Lestari (APL) membawahi 19 kabupaten.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
kemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.
Baca SelengkapnyaSekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.
Baca SelengkapnyaAPTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.
Baca SelengkapnyaTiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaProtes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca SelengkapnyaAsosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses.
Baca SelengkapnyaDalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.
Baca SelengkapnyaPemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.
Baca SelengkapnyaKomnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.
Baca SelengkapnyaSebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya