Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dinkes Papua Nilai Penyimpanan Vaksin Milik Pemenang Tender Belum Sesuai Aturan

Dinkes Papua Nilai Penyimpanan Vaksin Milik Pemenang Tender Belum Sesuai Aturan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. ©2021 Liputan6.com/Faizal Fanani

Merdeka.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua memantau tata kelola tempat penyimpanan vaksin Covid-19 milik perusahaan farmasi Anugerah Pharmindo Lestari (APL), lantaran dinilai belum sesuai aturan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Papua dr. Aaron Rumainum mengatakan, pihaknya mengkritisi tempat penyimpanan vaksin Covid-19 milik perusahaan APL, yang masih belum rapi dan tercampur-campur.

"Bagaimana kami bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan, jika APL tidak bisa melaporkan jumlah vaksin yang akan didistribusikannya," kata Aaron. Dikutip dari Antara, Kamis (3/6).

Orang lain juga bertanya?

Menurut Aaron, padahal perusahaan APL yang memenangkan tender pendistribusian vaksin ini membawahi 19 kabupaten di Papua.

"Kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi secara keseluruhan karena data vaksinnya ada di APL dan Kimia Farma," ujarnya.

Dia menjelaskan jika dibandingkan dengan Kimia Farma yang hanya membawahi sembilan kabupaten, koordinasinya baik, komunikasinya baik dan cara penyimpanan vaksinnya pun terakomodir dengan baik.

"Untuk itulah kami tidak bisa melaporkan cakupan vaksinasi dengan baik karena belum memiliki data dan ketika ditanyakan pada tempat yang memiliki data, justru tidak dapat melaporkan," katanya lagi.

Dia menambahkan pihaknya menyayangkan cara kerja APL yang tidak dapat bersinergi dengan baik sehingga menyebabkan pelaporan cakupan vaksinasi terkendala.

"Kami berharap hal ini dapat menjadi perhatian agar tidak terjadi penurunan kualitas vaksinasi di Papua," ujarnya lagi.

Sebelumnya, distribusi vaksin di seluruh Indonesia terjadi perubahan, di mana tadinya bisa langsung diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi sesuai dengan permintaan, akan tetapi untuk saat ini harus melalui tender.

Khusus untuk Provinsi Papua ada dua perusahaan yang telah memenangkan tender untuk pendistribusian vaksin ke Bumi Cenderawasih. Kedua perusahaan tersebut yaitu Kimia Farma yang membawahi sembilan kabupaten dan Anugerah Pharmindo Lestari (APL) membawahi 19 kabupaten.

(mdk/cob)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Temuan BPK: Anak Usaha Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar
Temuan BPK: Anak Usaha Indofarma Terjerat Pinjol Rp1,26 Miliar

kemudian indikasi kerugian di Indofarma Global Medika atas penempatan dan pencairan deposito beserta bunga senilai kurang lebih Rp35 miliar atas nama pribadi.

Baca Selengkapnya
Petani Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan soal Tembakau, Ajak Industri Hulu Hingga Hilir
Petani Minta Pemerintah Kaji Ulang Aturan soal Tembakau, Ajak Industri Hulu Hingga Hilir

Sekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl

Baca Selengkapnya
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Geledah Kantor BNPB hingga Kemenkes
Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Geledah Kantor BNPB hingga Kemenkes

KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) penanganan Covid-19 di Kemenkes RI.

Baca Selengkapnya
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?
Aturan Rokok Kemasan Polos Disebut Ancam Mata Pencaharian 2,5 Juta Petani Tembakau, Benarkah?

APTI menilai ketentuan tentang kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK akan merugikan industri tembakau.

Baca Selengkapnya
Tak Dikasih Ampun, Erick Thohir Bakal Sikat Pengurus Indofarma yang Buat Perusahaan Merugi
Tak Dikasih Ampun, Erick Thohir Bakal Sikat Pengurus Indofarma yang Buat Perusahaan Merugi

Tiko mengatakan pihaknya tak akan pandang bulu dalam proses hukum tersebut. Termasuk jika ditemukan pengurus perusahaan yang bermasalah.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes
KPK Sebut Ada Biaya Angkut Lebihi Standar saat Pendistribusian Korupsi APD Kemenkes

Keterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.

Baca Selengkapnya
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau
Suara Pengusaha Tanggapi Aturan Baru Industri Makanan dan Tembakau

Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.

Baca Selengkapnya
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir
Petani Tembakau Kritik PP Kesehatan: Aspirasi Kami Tak Diakomodir

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Pamekasan Jawa Timur menilai, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 mengalami cacat proses.

Baca Selengkapnya
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes
KPK Usut Dugaan Korupsi APD Covid-19 di Kemenkes

Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah menentukan pihak yang akan bertanggungjawab.

Baca Selengkapnya
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar
Bos Bio Farma Minta DPR Kabulkan Usulan BMN Rp 68 miliar

Pemanfaatan BMN ini digunakan untuk usaha yang lebih produktif.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran
Penjelasan Ahli Kesehatan Usai Heboh Efek Samping Vaksin AstraZeneca hingga Ditarik dari Peredaran

Komnas KIPI sebelumnya mengatakan tidak ada kejadian sindrom TTS setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca.

Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah
Kasus Korupsi APD Kemenkes, KPK Sita Uang Rp1,5 Miliar hingga Rumah

Sebanyak tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya