Dinkes Solo Usul Biaya Tes Screening Pendonor Plasma Konvalesen Masuk APBD
Merdeka.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Solo akan mengusulkan biaya tes screening pendonor plasma konvalesen untuk dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurutnya, proses screening yang selama ini dibebankan kepada pasien atau pendonor terkadang justru memberatkan. Padahal belum tentu hasil screening bisa lolos untuk melakukan proses selanjutnya untuk donor plasma konvalesen.
"Ini jadi PR bagi saya, bisa tidak diusulkan lewat APBD. Meskipun hanya Rp150.000 untuk biaya screening, tetapi bisa dimasalahkan. Kalau bisa diusulkan ya saya usulkan karena saya tidak ingin rumah sakit ada kesulitan," ujar Kepala Dinkes Solo, Siti Wahyuningsih Kamis (4/2).
Siti menyampaikan, biaya yang dibutuhkan mulai dari proses screening hingga pengolahan plasma konvalesen mencapai Rp4 juta. Biaya tersebut bisa dimasukkan ke komponen terapi bagi pasien Covid-19, asalkan plasma konvalesennya diambil dari PMI Solo.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Kenapa Covid Pirola dikhawatirkan? Varian baru virus corona bernama Pirola tengah menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. Varian BA.2.86, yang dijuluki 'Pirola', adalah varian baru Omicron yang bermutasi dan memicu lonjakan kasus baru. Pirola memiliki lebih dari 30 mutasi penting, menurut Scott Roberts, spesialis penyakit menular Yale Medicine dikutip dari Al-Jazeera.
-
Bagaimana cara menghitung iuran BPJS untuk PPU? Total iuran yang harus dibayarkan adalah 5% dari gaji atau upah bulanan. Pembagiannya adalah 4% dibayar oleh pemberi kerja dan 1% oleh peserta.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
"Jadi ini bukannya kita membeli plasma dari PMI, tetapi mengganti pemeriksaan komponen darah dan kantongnya. Untuk proses pemeriksaan hingga menjadi plasma konvalesen butuh Rp4 jutaan. Nanti yang membayar rumah sakit ke PMI, karena masuk dalam komponen terapi pasien Covid-19," jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya telah menginventarisasi permasalahan yang dihadapi rumah sakit saat akan melakukan terapi plasma konvalesen. Selain biaya proses screening, masalah yang dihadapi adalah sulitnya mencari pendonor.
"Kami mempunyai gagasan untuk membentuk komunitas penyintas. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan mereka siap," katanya.
Selain itu pihaknya juga akan menghubungi sejumlah tokoh untuk memotivasi penyintas Covid-19 untuk donor plasma konvalesen. Sebab proses donor plasma konvalesen membutuhkan waktu dua hari sebelum diambil plasma konvalesennya.
"Lebih baik kalau bisa diambil darahnya kemudian disimpan di PMI karena kata PMi bisa disimpan 1 tahun. Jadi kalau dibutuhkan bisa langsung diambilkan, karena kita berkerjaran dengan penyakit," katanya lagi.
Kepala Unit Donor Darah PMI Kota Solo, dr. Kunti Dewi Saraswati menyampaikan, biaya sebesar Rp4 juta tersebut merupakan standar nasional.
"Kami ikut saja, dulu Rp3,6 juta, saya selalu bilang karena memang kebijakan pengurus PMI," ucapnya.
Sementara itu untuk pendonor, semuanya gratis. Bahkan biaya screening yang tidak lolos syarat untuk mendonorkan juga dibebankan ke PMI karena pendonor sifatnya sukarela. Tetapi beda halnya jika yang mendonorkan dari pihak keluarga pasien.
"Kalau sukarela semua gratis termasuk cek antibody dulu, baru kalau sudah lolos masuk ke pemeriksaan nukletasit testing untuk cek penularan infeksi melalui darahnya, kemudian pemeriksaan dan screening antibody, konfirmasi golongan, dan juga hematologi semua biayanya termasuk kantong," terangnya.
Sedangkan untuk mengganti biaya pemeriksaan hingga pengolahan dan kantong, dikatakannya, akan dilakukan oleh pihak rumah sakit atau dari keluarga pasien.
Saat ini, lanjut Kunti, kebutuhan plasma konvalesen di Kota Solo masih cukup tinggi meskipun tidak sebanyak dulu. Menurutnya, dulu kebutuhan plasma konvalesen mencapai 64 lebih tapi saat ini hanya sekitar 30 saja.
"Saat ini kesadaran masyarakat untuk donor plasma semakin tinggi. Sejak dicanangkan secara nasional oleh Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin kemarin," katanya lagi.
Ia merinci, dalam satu hari rata-rata jumlah pendonor sekitar 3 hingga 5 orang. Nsmun permintaan juga mengalami kenaikan. Untuk pendonor sukarela saat ini mencapai 60 persen sedangkan sisanya pendonor dari pihak keluarga pasien.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) menjawab isu PMI menjual darah.
Baca SelengkapnyaDi Indonesia, biaya transplantasi ginjal ditanggung Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencapai Rp400 juta.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaMulai Januari 2024, vaksinasi Covid-19 tidak lagi gratis alias berbayar.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaBudi menyebut, pemerintah terus menggencarkan transformasi kesehatan.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaKenaikan ini disebut untuk peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaBiofarma mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinkes Cilegon Rully Kusumawardhany.
Baca SelengkapnyaPencegahan ke luar negeri lima orang tersebut mulai berlaku enam bulan pertama dan dapat diperpanjang.
Baca Selengkapnya