Diperiksa, Bima Arya jelaskan soal video sosialisasi payment gateway

Merdeka.com - Wali Kota Bogor Bima Arya diperiksa Bareskrim terkait kasus kasus pembuatan paspor secara elektronik (payment gateway) yang menyeret mantan Wamenkum HAM, Denny Indrayana, pagi tadi. Menurut Bima Arya, dirinya hanya memberikan keterangan video sosialisasi sistem payment gateway pada tahun 2014 lalu.

"Waktu dulu bersama beberapa tokoh lain seperti Dino Jalal, Prof Hikmahanto Juwana dan Bambang Harimurti, saya diminta untuk menjadi model dalam video sosialisasi program tersebut yang memperagakan cara pembuatan dan pembayaran paspor secara elektronik," kata Bima saat dihubungi merdeka.com, Jumat (26/6).

Menurut Politikus Partai Amanat Nasional ini, video tersebut diputar saat acara launching sistem payment gateway oleh Kemenkum HAM. Dia menilai video tersebut akan meningkatkan pelayanan publik.

"Saya saat itu bersedia karena melihat program ini adalah terobosan yang baik untuk meningkatkan kualitas layanan publik di bidang keimigrasian. Tadi 18 pertanyaan," kata Bima.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus pembuatan paspor secara elektronik (payment gateway) yang menyeret mantan Wamenkum HAM, Denny Indrayana. Dirtipikor Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan politikus Partai Amanat Nasional ini diperiksa kasus tersebut sebagai saksi.

"Iya, yang bersangkutan (Bima Arya) diperiksa sebagai saksi Kasus Denny Indrayana," kata Wiyagus saat dikonfirmasi, Jumat (26/6).

Menurut Wiyagus, saat ini Bima menjalani pemeriksaan selama dua jam. Namun dia tidak menyebutkan kapasitas politisi asal Partai Amanat Nasional tersebut dalam kasus itu yang melibatkan Denny Indrayana.

"Pemeriksaan sudah selesai dari jam 09.00 sampai jam 11.30 dan saat ini yang bersangkutan sedang periksa hasil riksa," ujarnya.

Untuk diketahui, mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pembuatan paspor secara elektronik dengan dugaan melakukan penyalahgunaan wewenang.

Denny pun terancam dijerat pidan dengan Pasal 2 ayat 2, Pasal 3 dan Pasal 23 UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Bareskrim juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan kasus ini termasuk mantan Menkumham Amir Syamsuddin.