Diperiksa KPK, Ade Komarudin ngaku tak menahu soal proyek e-KTP

Merdeka.com - Mantan ketua DPR, Ade Komarudin, selesai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP. Lebih kurang 4 jam diperiksa, pria yang akrab disapa Akom itu mengaku tidak tahu banyak soal perkara yang sudah bergulir lebih 2 tahun itu.

Apalagi, kata dia, terkait dugaan aliran dana ke beberapa anggota DPR saat itu, khusus di Komisi II DPR. "Kalau yang begitu saya tidak tahu. Yah kan yang saya tidak tahu saya sudah sampaikan semua yang saya tahu, tapi kalau urusan aliran dana begitu saya enggak tahu," jelas Ade di lobi Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Dia juga enggan membeberkan hal apa saja yang dia ketahui terkait proyek usulan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, itu.

"Tanya penyidik saja," tukasnya.

Selain Akom, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK. Ada pula Tamsil Linrung, Chairuman Harahap, dan Paultar P Sinambela untuk diperiksa sebagai saksi.

Seperti diketahui, tersangka dalam kasus ini ada 2 tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Mereka adalah mantan Dirjen Dukcapil Irman yang juga Kuasa Pengguna Anggaran proyek pengadaan E-KTP dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP Sugiharto.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat kasus korupsi e-KTP itu adalah Rp 2 triliun karena penggelembungan harga dari total nilai anggaran sebesar Rp 6 triliun.

Irman dan Sugiharto disangkakan pasal ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 ayat 1 KUHP Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Irman diduga melakukan penggelembungan harga dalam perkara ini dengan kewenangan yang ia miliki sebagai Kuasa Pembuat Anggaran (KPA).