Diperiksa KPK, anggota DPRD DKI ini mengaku tak kenal bos Podomoro
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus sebagai saksi terkait suap pembahasan raperda reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaannya, Anggota Fraksi NasDem itu mengklaim tidak mengenal Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja, yang saat ini menjadi tersangka suap DPRD DKI Jakarta.
"Iya (dikonfirmasi tentang Ariesman) tapi kan saya enggak kenal sama Ariesman," ujar Bestari selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk Ariesman di KPK, Senin (16/5).
Bestari juga membantah adanya deadlock dari DPRD soal pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Menurutnya tidak pernah ada ancaman dari DPRD DKI Jakarta soal deadlock.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang berdemo di DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang terpilih jadi anggota DPRD? Fadel Islami merintis karir politiknya sejak tahun 2021.
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
"Enggak ah, siapa yang ngomong," ujarnya.
Dia menjelaskan alasan pembahasan raperda terkesan lamban karena setiap kali ada rapat pembahasan selalu tidak kuorum atau tidak memenuhi kuota. Selain itu, masih ada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta yang tidak satu suara.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan stafnya, Sunny Tanuwidjaja mengatakan, DPRD DKI sempat mengancam akan melakukan deadlock soal pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Ancaman tersebut dilakukan karena pemprov DKI Jakarta bersikukuh pengembang menyetor kontribusi tambahan pengembang sebesar 15 persen.
Menurut penuturan Sunny, Ahok mau saja jika ada poin-poin yang diubah dalam peraturan daerah asalkan persentase kewajiban pengembang tidak berubah.
"Kemarin karena ada ancaman dari DPRD akan deadlock, makanya dia (Ahok) flexible aja asalkan yang 15 persen itu jangan dicoret," kata Sunny usai menjalani pemeriksaan kedua kalinya di KPK, Senin (25/4).
Dia menambahkan, Ahok sebagai gubernur selalu mendengarkan masukan-masukan dari siapa saja termasuk keluhan dari para pengembang. Namun, lanjut Sunny, Ahok cukup keras terkait persentase para pengembang.
Seperti diketahui, pada kasus ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, salah satunya adalah Mohamad Sanusi, adik kandung dari ketua Balegda DKI Jakarta, Mohamad Taufik.
Kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).
Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.
(mdk/sho)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto melanjutkan, dalam pemeriksaan dirinya membantah kenal baik dengan tersangka kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaDirektur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi kini berstatus terpidana kasus korupsi DJKA.
Baca SelengkapnyaHasto sebelumnya diperiksa KPK sebagai saksi KPK terkait kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca SelengkapnyaCinta Mega yang ketahuan diduga main judi slot masih berstatus anggota dewan.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan tersebut untuk mengumpulkan bukti kasus dugaan korupsi proyek pengadaan rumah dinas DPR RI.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaSejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca SelengkapnyaKetua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaAnggota Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Rasyidi mengungkapkan, pihaknya tidak dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD Fraksi PDIP, Cinta Mega.
Baca SelengkapnyaIndra diperiksa sebagai Saksi dalam Kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR.
Baca SelengkapnyaKPK membidik kasus korupsi yang menyeret anggota komisi XI DPR RI dan anggota BPK.
Baca Selengkapnya