Diperiksa KPK, Ganjar dicecar 18 pertanyaan soal korupsi e-KTP
Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Rabu (7/12) terkait kasus korupsi proyek e-KTP dengan tersangka Irman dan Sugiarto. Saat itu, dia masih menjabat sebagai anggota Komisi II DPR.
Selama berada di KPK, Ganjar menjalani pemeriksaan sekitar 6 jam lebih 30 menit. Dia juga dicecar pertanyaan seputar proses anggaran e-KTP sebanyak 18 pertanyaan.
"Saya menjadi saksi pak Sugiarto dan pak Irman, dan tadi memang lebih banyak ditanya mengenai proses penganggaran," ucap Ganjar kepada awak media di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).
-
Siapa yang melaporkan Ganjar ke KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Kenapa IPW melaporkan Ganjar ke KPK? 'Jumlahnya besar loh, kalau dijumlahkan semua mungkin lebih dari 100 miliar untuk yang 5,5 persen itu. Karena itu tidak dilaporkan ini bisa diduga tindak pidana,' tambahnya.
-
Kapan Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah? Dikethaui, Ganjar merupakan seorang politisi mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode sejak 23 Agustus 2013 – 5 September 2023.
-
Apa pekerjaan Ganjar Pranowo saat ini? Saat ini, Ganjar sedang menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) selama dua periode, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024. Bahkan ia mmenjbat Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia (Persada.id).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
Ganjar mengakui proses konfirmasi dengan KPK terbilang cukup lama. Sebab, dia harus membuka satu per satu dokumen untuk dikonfirmasi.
"Memang agak lama sedikit karena beberapa data minta dikonfirmasi sehingga tadi kami harus membuka ingatan-ingatan termasuk dokumen-dokumen. Sehingga satu per satu dokumen kita buka. Satu-satu dokumen kita konfirmasi, sehingga itu bisa memberikan pengetahuan yang lebih detail kepada KPK," paparnya.
Selain itu, dirinya juga mengaku ada pertanyaan soal pembagian uang pada proyek. "Enggak ada. Kebetulan tadi ada salah satu, yang langsung dikonfrontasi kepada saya dan jawab apa adanya," jelas Ganjar.
Sebelumnya, kader dari PDI Perjuangan tersebut pagi ini menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.50 WIB. Sekitar pukul 16.30 WIB Ganjar keluar dari gedung KPK, dan mendapat 18 pertanyaan.
"Masalah e-KTP. Kayaknya seluruh Komisi II kemarin dipanggil memberikan kesaksian, kita datang," ucap Ganjar kepada awak media di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/12).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Habiburokhman mewanti-wanti jangan sampai laporan tersebut bermuatan politik apalagi sampai mengkriminalisasi Ganjar.
Baca SelengkapnyaKPK memastikan tetap mengusut laporan IPW atas dugaan Ganjar terima gratifikasi
Baca SelengkapnyaMahfud megungkapkan tidak terlalu tertarik mengikuti laporan itu lantaran kondisi politik saat ini
Baca SelengkapnyaSaat mencapai titik Gubernur Jateng, Ganjar mengatakan tagline atau jslogannya adalah bertanya kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaSelama memiliki bukti, kasus dugaan gratifikasi tersebut harusnya tetap diselidiki.
Baca SelengkapnyaPolda Jawa Tengah membenarkan informasi keberangkatan Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar menuju Jakarta.
Baca SelengkapnyaIPW melaporkan Ganjar ke KPK dalam kasus dugaan gratifikasi.
Baca SelengkapnyaKPK bakal mengundang tiga calon presiden (capres) 2024 yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo untuk memaparkan visi misi.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, 'setruman-setruman' itu tak hanya diterima oleh Ganjar Pranowo namun ada beberapa media lain yang kena 'setruman' terkait Hak Angket.
Baca SelengkapnyaJika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo mendorong PDIP dan PPP menggulirkan hak angket di DPR atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHadi menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Baca Selengkapnya