Diperiksa KPK, kabiro hukum DKI ditanya aturan reklamasi Jakarta

Merdeka.com - Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhana baru saja selesai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap pembahasan raperda reklamasi teluk Jakarta. Saat menjalani pemeriksaan Yayan ditanya seputar aturan dasar proyek reklamasi.

"Ditanya aturan-aturannya saja, reklamasi itu apa dasarnya," ujar Yayan, Senin (2/5).

Kepada penyidik KPK Yayan mengatakan tidak ada kejanggalan dalam proses perda reklamasi, meski dia tidak tahu menahu secara detail lantaran segala urusan terkait reklamasi sudah diberikan kepada DPRD DKI Jakarta.

Diakuinya, terkadang ada beberapa keterlambatan atau penundaan rapat dan pembahasan mengenai hal tersebut. Saat ditanya alasan penundaan rapat pembahasan, dia mengaku tidak ikut campur.

"Iya karena kan sudah masuk proses ke sana (balegda)," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK terus menggali dugaan suap pembahasan raperda reklamasi yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta dengan memanggil beberapa orang saksi untuk dimintai keterangannya.

Kasus ini mencuat ke publik saat KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Sanusi saat melakukan transaksi dengan Trinanda Prihantoro, karyawan PT Agung Podomoro Land, di sebuah pusat perbelanjaan Jakarta Selatan, Kamis (31/3).

Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan uang senilai Rp 1 miliar 140 juta sebagai barang bukti. Sehari setelah melakukan operasi tangkap tangan penyidik KPK menggeledah ruang kerja Sanusi di DPRD DKI Jakarta dan menemukan 10 bundel uang pecahan Rp 100 ribu. Disebutkan presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja memberikan uang Rp 2 miliar kepada Sanusi sebanyak dua tahapan.

Pemberian uang tersebut diduga untuk memuluskan raperda yang saat itu sedang dirancang. Sebagai informasi hingga saat ini pembahasan raperda belum menemukan titik kesepakatan.

Pengembang menginginkan kewajiban kontribusi tambahan kepada pemprov DKI Jakarta sebesar 5 persen, sedangkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras agar pengembang berkontribusi sebesar 15 persen.

Seperti diketahui, PT Agung Podomoro Land melalui anak perusahaannya, PT Muara Wisesa Samudera merupakan salah satu perusahaan pengembang dalam proyek reklamasi itu. Perusahaan ini melakukan pembangunan pulau G seluas 161 hektar yang diperuntukkan untuk hunian, komersil, dan rekreasi.

Dalam reklamasi pantai utara ini PT Agung Podomoro Land dan PT Agung Sedayu Group merupakan dua pengembang yang terlibat dalam proyek reklamasi pantai utara Jakarta.

PT Agung Sedayu Group menggarap proyek Pulau A, B, C, D dan E dengan total luas sekitar 1.331 hektare melalui anak perusahaannya, PT Kapuk Naga Indah. Sedangkan PT Agung Podomoro Land akan menggarap proyek Pulau G seluas 161 hektare melalui PT Muara Wisesa.