Diperiksa KPK, Pejabat Kemendes bungkam soal jual beli opini BPK

Merdeka.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan panggilan kepada Jarot Budi Prabowo, tersangka kasus jual beli opini yang dilakukan Kemendes kepada BPK. Jarot hari ini, Jumat (16/6) diperiksa sebagai saksi atas tersangka Rochmadi Saptogiri (RSG).

"Kami memanggil yang bersangkutan sebagai saksi atas tersangka RSG, dari pernyataannya kita akan telusuri peran tersangka lebih dalam kasus tersebut," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/6).

Pantauan merdeka.com, Jarot tiba di gedung KPK pukul 09.20 WIB dan usai menjalani pemeriksaan pada pukul 11.45 WIB. Saat berjalan keluar menuju mobil tahanan, dia bungkam dan tidak memberikan komentar sedikit pun kepada awak media yang menunggunya di depan gedung KPK.

Seperti diketahui, dalam kasus ini KPK sudah menetapkan empat orang yang menjadi tersangka. Keempatnya yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Febri menyatakan KPK ingin merinci secara betul bagaimana alur proses internal di Kemendes PDTT dan bagaimana hubungan ke pihak auditor BPK soal laporan keuangan itu.

KPK akan terus mendalami pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini dan bagaimana proses pembicaraan antara pihak Kemendes PDTT dengan auditor BPK dalam penyidikan kasus tersebut.

Sugito diduga menyuap sebesar Rp 240 juta kepada Rochmadi Sapto dan Ali Sadli melalui Jarot Budi Prabowo. Suap itu diduga bertujuan agar BPK memberikan predikat opini WTP terkait laporan keuangan Kemdes tahun 2016.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sugito dan Jarot Budi Prabowo keduanya dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Rochmadi Sapto Giri dan Ali Sadli yang menjadi tersangka penerima suap, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak pemberi Sugito dan Jarot disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Keempat orang tersebut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Jumat (26/5) lalu di gedung BPK dan Kemendes. (mdk/noe)