Diperintah pimpinan KPK, Novel Baswedan tak penuhi panggilan Polri

Merdeka.com - Muhammad Isnur, kuasa hukum penyidik KPK Novel Baswedan memastikan kliennya tak akan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri hari ini. Sedianya Novel diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan pencuri sarang burung walet di tahun 2004 silam.

"Kemarin ada instruksi dari pimpinan KPK enggak usah datang," kata Muhammad Isnur lewat pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (26/2).

Isnur tak membeberkan identitas pimpinan KPK yang melarang kliennya menjalani pemeriksaan tersebut. Dia juga mengaku kurang mengetahui alasan Novel dilarang memenuhi panggilan Bareskrim Polri.

"Saya kurang tahu alasannya, tapi dari yang kami tangkap dari statement Pak Ruki ini mengganggu ketenangan KPK dalam memberantas korupsi," tandasnya.

Sebelumnya, pemanggilan penyidik Bareskrim terhadap Novel Baswedan bukan hanya sekali dilakukan. Pemanggilan pertama dilakukan Bareskrim pada Jumat (13/2) lalu, namun yang bersangkutan tak hadir dengan alasan tertentu.

Sementara mengenai pernyataan Plt Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki yang dinilai kuasa hukum Novel mengganggu penyelidikan KPK, lantaran sebelumnya Ruki mengatakan kasus yang menyeret Ketua KPK dan Wakilnya Abraham Samad dan Bambang Widjojanto karena sikap keduanya yang tak benar.

Ruki menilai kasus kedua pimpinan KPK non-aktif itu lahir lantaran 'ulah' dari sikap ataupun tindakannya selama ini.

"Kan pimpinan KPK lama yang tidak benar," cetus Ruki di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Ruki mengungkapkan penyataan tersebut usai diberondong banyak pertanyaan oleh media terkait belum terselesaikannya semua perencanaan penuntasan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK.

Bahkan, rencana yang sudah diangan-angankan harus terhenti oleh penetapan status tersangka dari kepolisian kepada dua pimpinan non-aktif lembaga antirasuah tersebut.

Ruki yang disinggung soal status tersangka Abraham Samad (AS) maupun Bambang Widjojanto (BW) pun enggan menjawab lebih jauh. Dia hanya menjawab dengan diplomatis.

"Kami menghormati Mabes Polri yang punya kewenangan untuk mengusut seseorang siapa pun, sama juga KPK harus dihormati untuk mengusut seseorang siapa pun itu tentu konteksnya korupsi, ini pengertian dalam bangun komunikasi baik antar lembaga maupun personal," jelas Ruki.

Sehingga menyangkut status AS dan BW, kata dia, menjadi catatan khusus bagi lembaga antirasuah.

"Yang sedang kami tangani adalah mengenai kasus dimana saudara AS dan saudara BW dijadikan tersangka. Itu juga menjadi catatan khusus," tandasnya.