Dipimpin Wamenhan, Rapim Kemenhan Bahas Program Kerja Sampai Industri Pertahanan

Merdeka.com - Kementerian Pertahanan hari ini menggelar Rapat Pimpinan Tahun 2020. Rapat yang berakhir pada Kamis (23/1) besok tidak dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Wakil Menhan Sakti Wahyu Trenggono bertugas membuka rapat. Rapat dihadiri pejabat Eselon I dan Il di lingkungan Kemhan serta pejabat perwakilan dari Mabes TNI, Mabes AD, AU dan AL.

Rapat mengangkat tema: Pertahanan Semesta Yang Kuat, Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI. Hari pertama beragendakan paparan dan pembahasan terhadap capaian dari setiap Satuan Kerja Unit Organisasi Kemhan. Agenda ini bersifat tertutup.

Rencananya, Prabowo akan datang di hari kedua rapat. Dia akan menyampaikan kebijakan pertahanan negara tahun 2020. Serta penyerahan amanat anggaran tahun ini oleh Prabowo kepada Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Sekjen Kemhan.

"Rapim Kemhan kali ini juga menjadi sangat penting dan strategis, karena merupakan Rapim pertama pada periode pemerintahan saat ini. Selain itu poin penting lainnya adalah bahwa program kerja yang disusun harus sinergi dengan tujuan strategis yang tercantum dalam Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) Tahun 2020-2024," kata Sakti di Jakarta, Rabu (22/1).

Selain itu, menurut dia, tahun ini sangat krusial jika ditinjau dari aspek strategi dan kebijakan pertahanan negara.

"Karena pada tahun 2020 akan berlangsung penyusunan berbagai kebijakan dan produk strategis bidang pertahanan negara, mengingat tahun ini adalah awal tahun masa pemerintahan periode lima tahunan," ungkap Sakti.

Dalam rapat ini akan dilakukan koordinasi antarkementerian/lembaga. Sakti menuturkan, koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa pertahanan negara selalu dalam kondisi terbaik sesuai dengan lingkungan strategis dan analisis ancaman.

"Kemhan selalu berupaya untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan menunjang kemandirian industri pertahanan. Kebijakan ini diambil sejalan dengan visi Bapak Presiden RI terkait dengan kebijakan pembangunan teknologi dan industri pertahanan," tegas Sakti.

Sakti menambahkan, pengembangan industri pertahanan dalam negeri berpeluang diarahkan untuk mendukung kebutuhan postur pertahanan nonmiliter.

"Apabila semua kebutuhan ini dapat dipenuhi oleh industri pertahanan, maka selanjutnya dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan sipil," pungkasnya.