Dipolisikan kader PKS, Fahri Hamzah minta Sohibul Iman tak bermanuver
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, pelaporan kader PKS NTB terhadap dirinya merupakan manuver dari Presiden PKS Sohibul Iman. Menurut Fahri, kasus itu tidak ada.
"Kasusnya nggak ada, saya sudah dikasih tahu teman-teman, itu tadi saya bilang, saya mohon pak MSI nggak usah melakukan manuver sebab kasihan kader," kata Fahri di Mapolda Metro Jaya, Rabu (21/3).
Fahri mengatakan, perseteruannya dengan Sohibul tak ada kaitan dengan partai. Karena itu dia menyayangkan jika kader PKS NTB diseret untuk melaporkan dirinya ke polisi.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa Hasyim dipecat dari jabatan Ketua KPU? Pemecatan Hasyim buntut dari kasus asusila yang dilaporkan salah satu anggota Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) KBRI Den Haag, Belanda berinisial CAT.
-
Bagaimana PPK dan PPS melanggar kode etik? Mereka hadir dalam pertemuan dengan calon bupati terpilih Yusif Rio Wahyu Prayogo di masa tahapan Pilkada Serentak 2024.
-
Bagaimana Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik KPU? Majelis juga memandang Hasyim telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), dengan memberikan fasilitas khusus kepada pengadu untuk kepentingan pribadi.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Bagaimana KPK membantu Firli Bahuri? Alex mengatakan KPK yang kini dipimpin Ketua sementara Nawawi Pomolango sepakat tak memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri. Namun Alex menyebut pihaknya hanya memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Firli Bahuri dalam menghadapi kasusnya.'Kami tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan membantu dari sisi yang lain menyangkut penyediaan dokumen-dokumen yamg dibutuhkan untuk kepentingan beliau,' kata dia.
"Ini soal MSI (Muhammad Sohibul Iman) bukan PKS. PKS kan nggak ada salahnya. Salah nya kan pimpinan. Nggak usah bawa-bawa kader. Kader biarkan menyiapkan pemilu," tegasnya.
Meskipun demikian, Fahri mengaku akan tetap memperjuangkan PKS di Pemilu 2019. Bahkan, dirinya berharap agar PKS menang dalam segala pilkada.
"Saya nggak nyaleg, saya nggak akan baik DPD atau DPR, saya ingin fokus mudah-mudahan PKS bisa menang, capresnya bagus, kalau ada dari PKS juga bagus, kan punya sembilan calon, kita perjuangkan untuk kebaikan partai. Teman-teman kader harus tahu bahwa saya masih memperjuangkan PKS. Saya akan menjadi tim dengan cara saya," pungkasnya.
Seperti diberitakan, PKS NTB dan melaporkan Fahri ke Polda NTB, Rabu (14/3). Fahri diduga mencemarkan nama baik PKS.
Fahri dituduh telah menyebarkan informasi menyesatkan melalui media elektronik, online, dan media sosial tentang PKS yang mengatakan anggota PKS dihalalkan melakukan tindak kejahatan asalkan tetap taat pada pimpinan partai.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP menyerahkan penanganan kasus kadernya yang menjadi buronan KPK, Harun Masiku pada proses hukum.
Baca Selengkapnya"Mendesak kepada Sdr. Firli Bahuri untuk segera mundur dari jabatannya," kata kata Busyro Muqoddas
Baca SelengkapnyaLaporan disampaikan oleh kuasa hukum keempat anggota DPRD Bengkalis Harris Wilson dari Kantor Hukum Patar Pangasian dan Rekan ke Polda Riau.
Baca SelengkapnyaYaqut terancam sanksi dari PKB, namun dia menegaskan tidak akan mengubah pernyataannya.
Baca SelengkapnyaLukman Edy dilaporkan karena dianggap menyebarkan berita bohong, fitnah
Baca SelengkapnyaKetua DPC PKB Kota Depok, M. Faizin mengatakan, laporan tersebut terkait dugaan pencemaran nama naik dan ujaran kebencian dilakukan Lukman Edy.
Baca SelengkapnyaPKB melaporkan Lukman Edy ke polisi terkait pernyataannya mengenai kondisi internal partai.
Baca SelengkapnyaKPK memberikan kewenangan sepenuhnya atas laporan tersebut ke Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaMassa Aksi Kamisan mendesak penegak hukum untuk menghentikan kriminalisasi terhadap pembela HAM, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
Baca SelengkapnyaTidak sekedar dipecat, namun Firli kini sudah menyandang status tersangka atas dugaan suap.
Baca SelengkapnyaSelain menutup akses, ICW juga meminta agar Firli tidak terlibat semua kegiatan di KPK.
Baca SelengkapnyaLaporan dugaan pencemaran nama baik itu secara langsung dilakukan Ketua DPW PKB Jatim Abdul Halim Iskandar
Baca Selengkapnya