Diprotes Australia, Jokowi tegaskan duo 'Bali Nine' tetap dieksekusi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada pengaruh penundaan eksekusi 2 gembong terpidana mati narkoba Bali Nine dengan komplain pemerintahan Australia. Menurut Jokowi, eksekusi yang tidak segera dilakukan itu hanya masalah teknis dari Kejaksaan Agung saja.
"Tidak ada (pengaruh komplain) ini kedaulatan hukum kita, tidak ada saya kira ini masalah teknis, tanyakan Jaksa Agung," ujar Jokowi di Istana Bogor Jakarta, Jumat (20/2).
Menjelang eksekusi 2 terpidana mati WN Australia oleh Kejaksaan Agung, Perdana Menteri Tony Abbott mengupayakan segala cara agar pemerintahan Indonesia membatalkan eksekusi tersebut. Termasuk mendesak Indonesia untuk mengingat jasa besar negeri kanguru itu dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004.
-
Mengapa eksekusi dihentikan? Ia mengatakan, pada pertengahan abad ke-19 hukuman itu sudah dihapus, diganti dengan hukuman gantung biasa.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Australia harus absen pemain di laga melawan Indonesia? Dalam pertandingan tersebut, Kusini Yengi mendapatkan kartu merah dan harus absen saat menghadapi Indonesia.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
Atas hal itu, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menangani hal tersebut. "Kemarin sudah telepon wapres sudah dijelaskan bahwa maksudnya bukan itu. Sebenarnya kita mau sampaikan sesuatu tapi karena sudah dijelaskan maksudnya bukan itu. Nanti biar dijelaskan pak wapres," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens dari penyanderaan KKB di Papua
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan tak mengintervensi seleksi calon pimpinan (capim) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyatakan, secara keseluruhan Papua dalam situasi aman.
Baca SelengkapnyaSaksi tolak perhitungan suara hasil rekapitulasi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Badung
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPuan bongkar fakta kabar Jokowi minta tiga periode ke Megawati.
Baca SelengkapnyaJazilul mengaku, juga belum menerima informasi pasti mengenai perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaDua putusan MK tersebut memiliki efek langsung buat kedua putra Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menolak menanggapi soal putusan MK mengenai persyaratan baru capres dan cawapres
Baca SelengkapnyaAri menyampaikan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Baca Selengkapnya