Follow
Diprotes Australia, Jokowi tegaskan duo 'Bali Nine' tetap dieksekusi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada pengaruh penundaan eksekusi 2 gembong terpidana mati narkoba Bali Nine dengan komplain pemerintahan Australia. Menurut Jokowi, eksekusi yang tidak segera dilakukan itu hanya masalah teknis dari Kejaksaan Agung saja.
"Tidak ada (pengaruh komplain) ini kedaulatan hukum kita, tidak ada saya kira ini masalah teknis, tanyakan Jaksa Agung," ujar Jokowi di Istana Bogor Jakarta, Jumat (20/2).
Menjelang eksekusi 2 terpidana mati WN Australia oleh Kejaksaan Agung, Perdana Menteri Tony Abbott mengupayakan segala cara agar pemerintahan Indonesia membatalkan eksekusi tersebut. Termasuk mendesak Indonesia untuk mengingat jasa besar negeri kanguru itu dalam bantuan setelah tsunami dahsyat tahun 2004.
-
Mengapa eksekusi dihentikan? Ia mengatakan, pada pertengahan abad ke-19 hukuman itu sudah dihapus, diganti dengan hukuman gantung biasa.
-
Apa yang menyebabkan penundaan keberangkatan? Seorang jemaah haji kelompok terbang (kloter) 10 asal Provinsi Gorontalo harus menunda keberangkatannya ke Madinah, Arab Saudi akibat paspor tercecer saat perjalanan dari Gorontalo ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Australia harus absen pemain di laga melawan Indonesia? Dalam pertandingan tersebut, Kusini Yengi mendapatkan kartu merah dan harus absen saat menghadapi Indonesia.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
-
Kenapa hukum di Indonesia mengecewakan? 'Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan,' kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11).
Atas hal itu, Presiden Jokowi sudah mengetahui dan meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menangani hal tersebut. "Kemarin sudah telepon wapres sudah dijelaskan bahwa maksudnya bukan itu. Sebenarnya kita mau sampaikan sesuatu tapi karena sudah dijelaskan maksudnya bukan itu. Nanti biar dijelaskan pak wapres," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun begitu, Indonesia saat ini belum mengajukan permintaan pemindahan narapidana WNI kepada Australia.
Baca Selengkapnya
“Saya kira tidak, tidak ada tekanan sama sekali," tegas Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Polkam Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah.
Baca Selengkapnya
Yusril menerangkan, pihaknya telah berdiskusi dengan Pemerintah Australia terkait terpidana mati Bali Nine.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih mengkaji hal ini melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Selengkapnya
Pencekalan tersebut juga berlaku bagi anggota Bali Nine yang menikahi WNI di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sederet persyaratan itu diungkapkan setelah Yusril bertemu Mendagri Australia Tony Burke untuk membahas pemulangan narapidana kasus narkoba 'Bali Nine'.
Baca Selengkapnya
"Jangan kemudian, kita bebaskan yang ini (Bali Nine) kan ditahan di sana (Australia) cuma nelayan-nelayan yang menangkap ikan kecil-kecil."
Baca Selengkapnya
Yusril menuturkan bahwa hal tersebut terlebih dahulu akan dikomunikasikan dengan pemerintah Australia karena memerlukan persetujuan mereka.
Baca Selengkapnya
Predikat dari PBB tersebut, kata dia, merupakan pencapaian tersendiri jika dibandingkan dengan penilaian sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Penandatanganan pengaturan praktis (practical arrangement) antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan lima narapidana dilakukan secara virtual.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah adanya permintaan agar salah satu nama dicoret atau diloloskan dalam seleksi capim KPK
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Marthens dari penyanderaan KKB di Papua
Baca Selengkapnya