Direktur KPK Tak Lolos TWK: Banyak Sedang Tangani Kasus Besar Terkait Parpol

Merdeka.com - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menduga ada pihak-pihak luar yang ingin membuat lembaga antirasuah tidak lagi ideal seperti dulu. Salah satunya, dengan membuat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Adapun dalam tes assessment ini, ada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos. Termasuk, Sujanarko dan penyidik senior KPK Novel Baswedan.

"Kalau lihat proses TWK yang diawal-awal pertanyaannya siapa yang membuat enggak ada yang tahu. Menpan-RB enggak tahu, BKN (Badan Kepegawaian Negara) enggak tahu, KPK enggak tahu. Ini kan menurut saya ada tangan-tangan gelap yang sedang obok-obok KPK," jelas Sujanarko saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (15/5).

Dia meyakini KPK tak mampu bekerja sendiri dalam membuat tes assessment alih status pegawai menjadi ASN. Sujanarko pun menyinggung soal pimpinan KPK yang dinilai tak berintegritas.

"Kalau menurut saya orkestra lah. Tidak mungkin orang dalam sendiri yang membuat semacam ini. Kalau saya gini, saya sangat memahami keputusan-keputusan pimpinan, langkah-langkah pimpinan seperti ini karena background dari pimpinan ini dulu kan integritasnya diragukan," katanya.

"Jadi kalau pimpinan itu integritasnya diragukan pasti keputusannya sekuelitas dengan integritas mereka," sambung Sujanarko.

Menurut dia, dari 75 pegawai KPK yang tak lolos assessment sebagiannya sedang menangani kasus-kasus korupsi kelas kakap. Sujanarko menilai dirinya dan 74 pegawai yang tak lolos sengaja disingkirkan oleh KPK.

"Alasannya, banyak sebagian orang itu nangani kasus-kasus besar. Kasus-kasus besar itu kan banyak terkait dengan parpol juga," ucapnya.

Dia pun berniat akan melakukan langkah-langkah advokasi agar untuk memperjuangkan nasibnya dan 74 pegawai KPK lainnya. Salah satunya, dia akan mengadukan hal ini kepada Dewan Pengawas KPK.

"Tapi bisa saya nyatakan, saya mulai hari Senin akan bergerak lah untuk melakukan advokasi. Nanti banyak, pasti banyak kita bisa ke Ombudsman, ke Komnas, bisa ke Dewas," tutur Sujanarko.

Reporter: Lisza EgehamSumber : Liputan6.com