Dirjen Dukcapil Ungkap Ada Warga Penerima Bansos Covid-19 Punya Mobil
Merdeka.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengungkap berdasarkan sistem pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) diketahui jika ada masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos) Covid-19, ternyata memiliki mobil.
Zudan mengatakan, hal tersebut berhasil diketahui usai pihak Dukcapil telah melakukan integrasi data untuk penyaluran beragam bantuan sosial dari kementerian atau lembaga melalui sistem NIK.
"Sehingga kita bisa tahu dalam sistem kita nampak satu penduduk ini, punya mobil, punya bantuan apa itu bisa mulai kelihatan ini," kata Zudan saat webinar melalui kanal Youtube KPK RI, Kamis (19/8).
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
-
Bagaimana Bulog mengupdate data penerima bantuan? 'Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,'
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Bantuan apa yang diberikan? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
Oleh karena itu, Zudan menyampaikan saat ini pihaknya terus berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga untuk terus mencocokan serta memadankan data NIK dengan jatah penerima.
"Nanti kami bersama kementerian lembaga untuk mulai memilah yang sudah dapat bantuan misal A tidak dapat bantuan B, atau kalau secara aturan masih bisa dapat bantuan, berapa dia dapat bantuan," ujar dia.
Sebab, dari materi yang ditampilkan Zudan saat webinar terlihat beberapa data warga yang identitas dan namanya diburamkan. Tercatat memiliki mobil, namun turut menerima bantuan sosial.
Bantuan yang mereka terima seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Iuran (PBI), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), subsidi listrik PLN, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
"Kami blur gambarnya. Dia punya kendaraan bermotor, satu motor, satu mobil, menerima bansos PKH, menerima PBI, peserta BPJS Kesehatan, masuk dalam DTKS, dan menerima subsidi listrik PLN," kata Zudan.
Sehingga, Zudan mengatakan pihaknya masih memerlukan seleksi agar bansos yang disalurkan tepat sasaran. "Ini kita coba terus melakukan sebuah sistem yang bisa memilah agar ada ketepatan agar lebih akurat lagi dalam bantuan sosial," pungkasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Padahal KJP Plus diperuntukkan bagi siswa dari keluarga yang kurang mampu.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaSejumlah bansos akan disalurkan pemerintah pada November.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaTerdapat 245.749 penerima manfaat Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi Lansia , Penyandang Disabilitas, Anak Usia Dini dan Anak dan Remaja.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaPBI BPJS dirancang khusus untuk masyarakat miskin yang membutuhkan dukungan dalam hal kesehatan.
Baca SelengkapnyaNantinya semua bantuan dari pemerintah akan mengacu kepada data KTP Sakti tersebut.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak meningkatkan pelayanan dan akses bagi masyarakat yang hendak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP.
Baca Selengkapnyaasa Raharja akan melayani mudik gratis dengan moda transportasi bus atau kereta api.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca Selengkapnya