Disadap Amerika dan Inggris, Presiden SBY diam saja

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan disadap oleh Australia saat menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di London, Inggris, 2009 lalu. Komentar kecaman pun datang dari Tanah Air. Mulai dari pengamat, hingga anggota DPR. Mereka bahkan meminta kepada Amerika, Inggris dan Australia untuk minta maaf kepada Indonesia.

"Saya meminta supaya Menlu meminta keterangan resmi atas sinyalemen tersebut ke Australia maupun Inggris sehingga kemudian tepat mengambil sikap resmi sesuai standard diplomasi," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari dalam pesan singkat, Senin (29/7).

"Tugas Menlu minta kejelasan, kalau memang benar baru aku pisuhi Australia, UK, untuk meminta maaf," imbuh Eva.

Staf Khusus Presiden Bidang Luar Negeri Teuku Faizasyah kemarin mengatakan Presiden SBY sudah mengetahui kabar penyadapan ini. Namun presiden belum menyatakan sikapnya.

"Yang saya ketahui beliau mengetahui (kabar penyadapan), apa reaksinya belum kami ketahui. Saya rasa di mana pun tidak ada yang mengkonfirmasi bahwa tindakan penyadapan dilakukan. Kita melihat dari segi etika hubungan antarnegara tindakan penyadapan itu suatu yang harus dihindari," ujarnya.

Dia pun akan menyelidiki berapa kerugian negara akibat penyadapan tersebut melalui para intelijen. "Nanti kita akan melihat sejauh mana derajat kerugian informasi ini memang nanti aparat kita juga memiliki institusi intelijen dan mereka tentunya juga akan mencoba mencaritahu melalui mitranya walaupun secara keniscayaan sulit suatu negara yang melakukan tindakan penyadapan mengakui bahwa mereka melakukan," imbuhnya.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman malah tidak sepenuhnya percaya atas kabar penyadapan yang dilakukan AS dan Inggris terhadap Presiden SBY. Marcianu justru menyatakan informasi penyadapan itu adalah pemberitaan sepihak.

"Itu pemberitaan sepihak, memerlukan juga klarifikasi dari pihak lain. Hal ini dilakukan BIN, kita juga berkomunikasi dengan counterpart kita yang ada di tiga negara tersebut untuk kita mencari informasi yang sebenarnya," kata Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kemana pun seorang kepala negara berkunjung harus mendapat jaminan keamanan. Tidak hanya keamanan dalam kegiatan tapi juga keamanan informasi.

"Itu yang harus menjadi perhatian semua pihak. Di sisi lain dari pihak kita sendiri berupaya semaksimal mungkin untuk mengevaluasi sistem pengamanan itu sehingga tidak terjadi kebocoran yang tidak perlu," ujarnya.