Disdukcapil Jembrana Bakar 7.570 e-KTP Rusak Antisipasi Kecurangan Pemilu 2019
Merdeka.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana melakukan pemusnahan dengan membakar sebanyak 7.570 e-KTP. Ribuan e-KTP tersebut dimusnahkan lantaran rusak atau invalid karena salah cetak atau salah data dan atau terdapat perubahan elemen data pada KTP tersebut saat sudah dicetak.
Langkah ini dilakukan guna mengantisipasi penggunaan e-KTP invalid saat Pemilu 2019 mendatang.
"Semua yang rusak kita musnahkan dengan cara dibakar. Jumlahnya ada tujuh ribu lebih, pemusnahan disaksikan oleh Kapolres Jembrana, KPU Jembrana dan Panwaslu Jembrana. Nanti jika ditemukan lagi ada e-KTP yang rusak kita musnahkan lagi," ucap PLT Asisten I Setda Kabupaten Jembrana I Nengah Ledang, Rabu (19/12).
-
Bagaimana mengatasi pinjol jika KTP disalahgunakan? 'Tenang saja, jadi untuk menghentikan penagihan tersebut, atau kalian merasa risih, tidak usah pusing, kalian lapor ke polisi dulu, terkait penggunaan data pribadi Anda untuk pinjaman online tersebut,' kata Darmawan Yusuf.
-
Apa yang harus dilakukan jika KTP dipakai pinjol? Setelah buat laporan polisi, nanti dari surat laporan itu kalian buat laporan tertulis. Kalian datangi kantor pinjol itu kita sampaikan secara kronologis dan surat kita bahwa data kita itu dipakai orang, bukan kita peminjamnya,' lanjut Darmawan Yusuf.
-
Bagaimana Medan siapkan e-KTP? Hal yang dilakukan, ungkapnya, menghadirkan pelayanan jemput bola di area-area publik. 'Kita hadirkan layanan di sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tahanan, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat publik lainnya. Selain itu, melakukan sosialisasi intensif terhadap masyarakat terkait pentingnya memiliki e-KTP, ' ujarnya seraya memaparkan langkah dan upaya lainnya.
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Kenapa OJK meminta masyarakat hati-hati soal KTP? Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan terdapat bahaya besar dari pencurian data pribadi yang terekam di KTP.
-
Mengapa Ganjar ingin menerapkan KTP Sakti? Nantinya rakyat yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.
Sementara itu Ketua Banwaslu Jembrana Pade Made Ady Muliawan mengatakan, pihaknya menyambut baik langkah Pemkab Jembrana yang melakukan pemusnahan KTP E invalid untuk menghindari penyalahgunaan pada Pemilu 2019 mendatang.
"Saya kira potensi itu tetap ada, kita tetap waspada, dan semua pihak bertanggung jawab atas kesuksesan pelaksanaan pileg dan pilpres dalam hal penyalahgunaan KTP yang sudah tidak berlaku. Karena itu langkah pemusnahan KTP rusak sangat tepat," ujarnya.
Lanjutnya, e-KTP rusak atau invalid tersebut merupakan e-KTP rusak sejak tahun 2012 atau sejak pengalihan dari KTP lama ke e-KTP. Dalam perjalan hingga pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang, ternyata ditemukan kembali e-KTP rusak maka dilakukan pemusnahan kembali.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebanyak 8.425.755 surat suara tersebut telah didistribusikan langsung ke KPU kabupaten dan kota.
Baca SelengkapnyaLalu apa yang harus dilakukan KPU atas surat suara yang rusak tersebut?
Baca SelengkapnyaDia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca SelengkapnyaData Sirekap yang perlu perbaikan bukan hanya pemilihan presiden saja, legislatif DPR RI juga.
Baca SelengkapnyaPemilih potensial tersebut rata-rata akan menginjak usia 17 tahun pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaBawaslu memetakan sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) guna mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaSelain Kota Bengawan, kerusakan logistik pemilu tersebut juga terjadi di sejumlah Kabupaten/Kota lainnya
Baca SelengkapnyaKPU Kabupaten Bekasi melibatkan sebanyak 1.000 tenaga kerja lokal untuk pelaksanaan kegiatan sortir
Baca SelengkapnyaMahfud menyampaikan, sebaiknya KPU sebagai penyelenggara pemilu, untuk bekerja lebih hati-hati lagi
Baca SelengkapnyaGubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan terdapat ribuan aduan dalam proses PPDB di wilayahnya pada tahun 2023. Mayoritas terkait pemalsuan data.
Baca Selengkapnya