Disebut terima duit proyek e-KTP, ini pembelaan Teguh Juwarno

Merdeka.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan nama-nama anggota Komisi II dan sejumlah petinggi partai yang menerima fee terkait proyek e-KTP pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di proyek e-KTP, Andi Narogong. Salah satu nama yang disebut yaitu Ketua Komisi VI Fraksi PAN Teguh Juwarno.

Teguh mengklaim tidak mengenal Andi. Dia membantah dakwaan Jaksa yang menyebutnya pernah menerima uang dari Andi bersama mantan Anggota Komisi II, Partai Golkar, Mustoko Weni pada bulan September atau Oktober 2010 lalu. Sebab kata dia, menyebut Mustoko telah meninggal dunia pada 18 Juni 2010.

"Saya tidak kenal Andi. Tidak pernah tahu dia. Di situ menurut dakwaan jaksa antara bulan September-Oktober 2010, Andi di ruangan Mustoko, bagi-bagi uang kepada banyak pihak termasuk saya, Mustoko Weni meninggal 18 juni 2010. Jadi ruangan yang mana?" kata Teguh saat dihubungi, Kamis (9/3).

Saat proses pembahasan anggaran, e-KTP, kata dia, Fraksi PAN memintanya untuk pindah ke Komisi I pada 21 September 2010. Sementara, jika mengikuti sirklus pembahasan, anggaran untuk membiayai proyek e-KTP diteken pada bulan Oktober atau November 2010.

"Saya sesuai dengan penugasan dari fraksi, 21 September 2010, tidak lagi di komisi II, diangkat jadi sekretaris fraksi, kemudian pindah ke komisi I. Kalau mengikuti siklus pembahasan anggaran, 2011, biasanya diketok palu, Oktober atau November," klaimnya.

Dengan demikian, politisi PAN ini mengklaim tidak tahu soal pembahasan anggaran di rapat Komisi II. Dalam pembahasan anggaran, Teguh juga mengaku tidak intensif mengikuti karena mendapat tugas untuk membidangi pertanahan dan Badan Arsip Nasional.

"Jadi praktis saya tidak tahu menahu dan dari notulensi rapat-rapat komisi II, itu ada semua di situs DPR juga, terkait rapat kerja e-KTP maupun pembahasan anggaran 5 dan 21 Mei 2010. Saya tidak hadir, karena saya waktu di komisi II, saya mendapat tanggung jawab untuk membidangi pertanahan dan badan arsip nasional, bukan Kemendagri," tegasnya.

"Yang terakhir rapat saya ikut 20 September sama Kemendagri, rapat kerja umum, salah satu agenda soal e-KTP, rapat terakhir sekaligus pamitan. Sudah ada pengajuan anggaran di rapat itu tapi belum persetujuan," sambung dia.

Lebih lanjut, kata dia, ketika penambahan anggaran e-KTP ditambah menjadi Rp 5,9 triliun itu diteken, tidak ada namanya karena sudah pindah tuhas ke Komisi I

"Persetujuan penambahan anggaran 2010, november 2010, tandatangani, ditunjukkan enggak ada nama saya karena sudah pindah saya," pungkasnya.