Disebut Tidak Efektif, KSP Jelaskan Peran Militer dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Merdeka.com - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Panca Putra Tarigan mengatakan ada ketidaksinkronan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang berdampak terhadap distribusi vaksin. Untuk menengahi kondisi itu, TNI-Polri menggelar kegiatan vaksinasi.

"Saya mau jujur, banyak provinsi yang enggak nyebarin vaksin ke kabupaten karena perbedaan pandangan politik. Nah di Polri enggak ada, di TNI enggak ada. Kalau kata komandan distribusi ya distribusikan," ujar Abet dalam diskusi virtual bersama Laporcovid, Rabu (18/8).

Melihat kondisi itu, kata Abet, perlu dilakukan pendalaman fragmentasi-fragmentasi politik dan orientasi lokal.

Dia pun mengonfirmasi, pemerintah daerah banyak menyicil data kematian untuk menjaga citra daerah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Kondisi itu diakui Abet sempat membuat Presiden Joko Widodo marah lantaran angka kematian pemerintah pusat dengan daerah tidak sinkron.

"Ada dimensi politik di tingkat lokal ini juga yang jarang dibahas bagaimana kepentingan-kepentingan lokal yang menyicil data untuk kepentingan supaya image daerahnya bagus akhirnya kita kurvanya begitu terus, lama, orang yang sudah dari bulan Mei mati baru dimasukin sekarang," bebernya.

Ia menuturkan, masalah ini perlu dibenahi agar tidak menerus menyoroti kapasitas pemerintah pusat melainkan perlu adanya sorotan tentang dimensi politik di daerah.

Lebih lanjut, Abet juga menanggapi kritik dari Laporcovid mengenai efektivitas militer dalam penanganan Covid. Sebab ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan peran militer.

Contoh sederhana menurut Anet perlunya peran militer dalam pandemi adalah mengevakuasi warga dari isolasi mandiri ke isolasi terkendali.

"Kenapa pemerintah akhirnya mengirimkan obat ke isoman, karena banyak sekali bahkan sebagian itu harus dipaksa, pendekatan Satpol PP dan Polri, dan TNI karena sudah kritis dia tetap di situ tapi yang problemnya adalah kalau enggak dipindahin ya bisa mati," tandasnya.

Relawan dari Laporcovid, Firdaus Ferdiansyah sebelumnya mengatakan peran militer dalam penanganan Covid-19 terlalu mendominasi, namun tidak cukup efektif dalam membantu menekan angka penularan. Laporcovid mencatat, dalam kurun Juli 2020 hingga April 2021 terdapat 1.096 laporan pelanggaran protokol kesehatan.

Pelanggaran ini, kata Firdaus, mencerminkan dominasi militer tidak cukup ampuh meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan.

"Selama Juli 2020 hingga April 2021 Laporcovid menerima setidaknya 1.096 laporan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan meskipun ada pengerahan militer," kata Firdaus, dalam webinar yang dikutip melalui channel YouTube Laporcovid, Rabu (18/8).

Belum lagi bentuk-bentuk sanksi yang diberikan oleh militer sangat kontradiktif dari tujuan diberikannya sanksi yaitu meningkatkan penerapan protokol kesehatan.

Di beberapa tempat, imbuh Firdaus, TNI-Polri kerap memberikan sanksi jalan sembari jongkok bagi pelanggar protokol kesehatan, tanpa mengenakan masker dan jaga jarak fisik.

Hal lain dampak dominasi militer adalah pemerataan vaksinasi. Firdaus mengatakan, Laporcovid mendapati temuan dan menerima laporan dari berbagai instansi kesehatan di daerah-daerah bahwa stok vaksin mereka habis.

Sementara, di daerah yang sama, sentra-sentra vaksinasi milik TNI-Polri justru melaksanakan kegiatan vaksin di tengah keterbatasan stok vaksin.

"Banyak laporan Puskesmas atau faskes kehabisan stok vaksin tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI-Polri," ujarnya.