Disinggung soal kawasan prostitusi di Bali, para pejabat seolah abai

Merdeka.com - Ribut-ribut soal pemberangusan kawasan khusus pelacuran terus bergulir, tak terkecuali di Bali. Namun sayang, para pejabat di daerah itu seolah tutup mata.

Dari pantauan di sejumlah lokasi, praktik prostitusi di Bali tidak hanya terjadi secara terselubung atau tertutup. Pada sejumlah wilayah bahkan dilakukan secara terang-terangan. Seperti di kawasan Jalan Dano Tempe dan Blanjong, Sanur, Denpasar Selatan. Termasuk juga di kawasan Bungkulan di Buleleng. Namun, praktik bisnis esek-esek tertutup ada di kawasan Bung Tomo-Denpasar, Gunung Lawu-Nusa Dua, dan Lumintang-Denpasar Barat.

Sejumlah kawasan ini kendati sudah dirazia berulang kali, tetap saja ramai dikunjungi para lelaki hidung belang. Bahkan, tidak dipungkiri sejumlah aparat keamanan dan organisasi masyarakat di Pulau Dewata ikut menjadi beking kawasan itu.

Saat dikonfirmasi soal keberadaan lokalisasi prostitusi di Bali, Gubernur I Made Mangku Pastika malah bersikap dingin. Dia justru balik bertanya soal keberadaan kawasan pelacuran itu.

"Emang ada itu (lokalisasi prostitusi) di Bali? Tidak dengar saya ada itu," kata Pastika, Selasa (23/2).

Hal senada juga dilontarkan Ketua DPRD Provinsi Bali, Nyoman Adi Wiryatama. Menurut dia, secara resmi kawasan prostitusi tidak ada. Namun, dia tidak menutup mata ada beberapa kawasan tempat terjadinya prostitusi secara terselubung.

"Tidak pernah ada kawasan lokalisasi yang dimaksudkan. Mungkin ada yang tempatnya tersembunyi," kata Wiryatama, di Gedung DPRD Provinsi Bali.

Wiryatama malah mengisyaratkan menolak penggusuran kawasan pelacuran. Menurut dia langkah itu mesti dibicarakan secara baik-baik, bersama semua pemangku kepentingan. Setidaknya, kata dia, jika tidak bisa diberangus paling tidak jumlahnya dipangkas.

"Saya rasa ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut, setidaknya dapat mengurangi keberadaan dari kawasan yang terselubung ini. Kalau soal dampaknya, sudah tentu kita semua tahu itu, tak perlu saya harus sampaikan. Yah, seperti dampak kesehatan," tutup Wiryatama. (mdk/ary)