Diskusi UGM Diteror, Denny Indrayana Sebut Rezim Otoriter Muncul Lagi
Merdeka.com - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyesalkan pembungkaman terhadap diskusi virtual yang hendak digelar Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Denny menyebut, upaya ini menunjukkan kepemimpinan otoriter seperti yang terjadi di masa orde baru muncul kembali.
"Hal-hal semacam ini tentu saja menunjukkan karakteristik otoritarianisme yang muncul lagi," kata Denny dalam diskusi yang disiarkan melalui YouTube Mahutama, Senin (1/6).
Denny mengatakan, seharusnya pemerintah menyambut baik diskusi-diskusi yang digelar para mahasiswa. Sebab, diskusi dan dialog merupakan cara mahasiswa melestarikan budaya intelektual.
-
Apa tuntutan mahasiswa saat itu? Lahirlah apa yang dinamakan TRITURA. Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya 2. Rombak Kabinet Dwikora 3. Turunkan Harga-Harga
-
Siapa yang bisa rasakan manfaat diskusi intelektual? Terlibat dalam diskusi intelektual dapat menantang kemampuan berpikir kritis kamu. Berbicara dengan individu yang memiliki pengetahuan luas atau berasal dari latar belakang yang berbeda dapat memperluas wawasan dan mendorong perkembangan kognitif (LoveLingoLab).
-
Mengapa BPIP menggelar diskusi etika penyelenggara negara? Dengan latar belakang sejumlah kasus pelanggaran etika yang mencuat, termasuk korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan, kegiatan ini menjadi penting untuk membahas dan mencari solusi praktis terhadap masalah-masalah tersebut.
-
Siapa yang mengajak mahasiswa untuk menjaga kondusivitas pemilu? Bupati Ipuk mengajak mahasiswa agar berkontribusi positif dalam menyosialisasikan informasi yang benar dan bermanfaat.
-
Apa manfaat dari berdebat? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan pendapat bahkan memenangkan pendapat. Dari definisi tersebut, sangat jelas bahwa debat mampu melatih daya pikir.
-
Kenapa Kemnaker ajak mahasiswa kolaborasi? 'Kita perlu kolaborasi dan sinergi untuk mendapatkan bonus demografi,' ucap Menaker saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Pasar Kerja yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/2/2024) di Jakarta.
Sebagai mantan guru besar Hukum Tata Negara UGM, Denny mengaku sangat terganggu dengan ancaman pembunuhan terhadap penyelenggara diskusi tersebut. Bahkan ancaman teror serupa diarahkan kepada para narasumber.
"Tentu saja ini satu hal yang mengganggu. Saya tahu persis teman-teman yang menyelenggarakan kegiatan ini lintas mahasiswa hukum tata negara," ujarnya.
Presiden Tak Bisa Dilengserkan Lewat Diskusi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menambahkan, tindakan represif terhadap kebebasan berpendapat belakangan ini memang semakin menguat. Salah satu tindakan represif itu dia rasakan setelah menjadi narasumber dalam diskusi ‘PSBB, Policy Setengah Basa Basi?’.
"Betapa buasnya kelompok-kelompok yang tidak menginginkan ada kritikan terhadap pemerintah," ujarnya.
Bivitri mengaku heran masih banyak yang merasa geram dengan diskusi intelektual yang mengkritik pemerintah, termasuk diskusi yang bertema 'Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan'. Padahal, memakzulkan pemerintah tak bisa dilakukan secara mudah.
"Jangan lupa, mana bisa memakzulkan Presiden melalui diskusi. Yang bisa menjatuhkan Presiden hanya institusi-institusi ketatanegaraan, kita bicara DPR, MPR dan tentu saja Mahkamah Konstitusi," paparnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UGM meminta Mensesneg Pratikno dan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana pulang kembali ke jalan demokrasi.
Baca SelengkapnyaDi depan Ganjar, Mahasiswi Unpar bicara soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena.
Baca SelengkapnyaMahasiswa UGM meminta Ari Dwipayana dan Pratikno 'pulang' ke jalan demokrasi.
Baca SelengkapnyaSaat akan mengakhiri pemerintahannya, Presiden bisa mengambil sikap yang tidak menodai prinsip-prinsip utama.
Baca SelengkapnyaSejumlah jajaran Sivitas Akademika UI juga turut menyampaikan deklarasi kebangsaan kampus perjuangan di Universitas Indonesia, Depok.
Baca SelengkapnyaSandiaga menilai apa yang disampaikan sivitas akademika merupakan realita demokrasi yang harus dihormati.
Baca SelengkapnyaDiskusi Konsolidasi Pro Demokrasi ini digelar untuk menolak Politik Dinasti, Pelanggaran HAM serta bangkitnya Neo Orba.
Baca SelengkapnyaAcara itu sedianya dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis.
Baca SelengkapnyaAksi bertajuk 'Mimbar Bebas Selamatkan Demokrasi' ini digelar untuk menentang praktik politik dinasti di tanah air.
Baca SelengkapnyaAkademisi Ramai-Ramai Kritik Pemerintah, Puan Maharani: Mereka Suarakan Aspirasi Rakyat
Baca SelengkapnyaAirlangga sebagai alumni UGM menganggap sikap tersebut sebagai pilihan sejumlah orang.
Baca SelengkapnyaMahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jaga Demokrasi menolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM di halaman Kampus Institut Senin Indonesia (ISI) Yogyakarta.
Baca Selengkapnya