Disusupi peretas, situs polri.go.id tumbang semalaman
Merdeka.com - Situs Kepolisian RI di www.polri.go.id tumbang sejak semalam sampai pagi ini. Situs tersebut sama sekali tidak bisa diakses dan yang tampil di laman tersebut adalah "The connection was reset".
Sebagaimana diketahui, dalam tiga hari terakhir, situs-situs Polri mendapatkan serangan dari hacker yang menamakan dirinya Jember Hacker dan Larcensiels feat WeNNex.
Ajakan meretas situs Polri secara massal bahkan ditayangkan di Facebook lewat akun milik Pembela Tauhid disertai petunjuk meretasnya.
-
Mengapa status 'online' dan 'last seen' hilang saat diblokir? Akan tetapi, saat WhatsApp diblokir maka staus 'online' maupun 'last seen' ini hilang. Padahal, keduanya dapat menjadi indikasi seseorang sedang aktif di aplikasi tersebut.
-
Bagaimana cara membuka website? Untuk melihat website membutuhkan browser (misalnya, Internet Explorer , Edge , Safari , Firefox , atau Chrome ). Misalnya, Anda membaca halaman web ini menggunakan browser. Setelah berada di browser, Anda dapat membuka situs web dengan memasukkan URL di bilah alamat.
-
Bagaimana cara mengembalikan HP yang di hack? Langkah ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa serangan yang tersisa pada perangkat.
-
Apa saja serangan yang dilakukan hacker? 'Terkadang, hampir setengah dari serangan ini menargetkan negara-negara anggota NATO, dan lebih dari 40 persen ditujukan terhadap pemerintah atau organisasi sektor swasta yang terlibat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penting,' jelas Tom Burt dari Microsoft.
-
Siapa saja hacker yang menyerang? Laporan tersebut secara detail menjelaskan serangan-serangan yang dilakukan pemerintah dari Rusia, China, Iran, dan Korea Utara, serta beberapa kelompok peretas di wilayah Palestina dan peretas bayaran yang disewa negara-negara lain.
-
Bagaimana hacker menyerang? Mereka menggunakan aktor-aktor yang berpura-pura menjadi diplomat Barat dan pejabat Ukraina untuk mengakses akun, memahami kebijakan luar negeri Barat terhadap Ukraina, serta merencanakan serangan terhadap organisasi pemerintah Ukraina dan sektor-sektor penting di NATO.
Beberapa jam yang lalu, tampilan depan situs Divhum Polri berganti rupa dengan gambar seseorang memakai topeng putih dengan background hitam. Walaupun belum diketahui apa maksud dari serangannya tersebut, namun kelompok peretas ini dengan 'sukarela' memberitahukan identitas mereka.
Tidak hanya satu situs saja, ternyata website Kepolisian Daerah Jawa Timur juga berhasil dibobol oleh peretas. Dalam serangan di situs ini, peretas tidak mengganti tampilan depannya, namun mengganti nama dan domain dari websitenya. Artinya, peretas sudah menyatroni hingga ke level admin, sehingga bila mau, bisa mengubah-ubah sesuka hati.
Semula situs Kepolisian Daerah Jawa Timur ini memiliki nama alamat www.jatim.polri.go.id dan kini telah berubah menjadi http://polda.masansoft.com.
Apabila penyerang di situs Divhum Polri mau memberitahukan nama kelompok mereka, untuk peretas website Kepolisian Daerah Jawa Timur ini tidak membeberkan siapa mereka dan apa maksud dari aksinya tersebut.
Setelah mereda, situs Divkum Polri di www.divkum.polri.go.id kembali diretas hacker sejak pukul 07:00 WIB sampai kemarin sore, pukul 19:00 WIB.
Begitu situs dibuka, yang tampil adalah gambar kartun polisi dan tulisan "hacked by larcenciels." Di bawah tulisan tersebut terdapat juga tulisan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi: "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia."
Ada juga sejenis tulisan bernada protes bahwa "heker 6 tahun penjara, nyuri sandal 3 tahun penjara, koruptor 2 tahun penjara, dan anak menteri nabrak tewas 1 tahun penjara"
Sepertinya, peretasan tersebut merupakan balas dendam atas hukuman yang diberikan Wildan, sang peretas situs Presiden SBY.
Sebagian kalangan menilai kisah peretas situs Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di presidensby.info, Wildan Yani Ashari, yang akhirnya mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember, Jawa Timur, perlu diwaspadai dampak luasnya.
Menurut Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi, serangan-serangan hacker yang terjadi terhadap situs Kepolisian RI dan juga Kementerian Pertahanan, bukan tidak mungkin dikarenakan imbas kasus Wildan, yang ternyata dibohongi karena sebelumnya disebutkan beberapa pihak dari pemerintah dan DPR untuk dibina.
"Karena ternyata, Wildan dibina di Lembaga Pemasyarakatan dan harus menjalani persidangan, sehingga Indonesia patut mewaspadai serangan cyber crime selanjutnya," tuturnya.
Sejumlah pejabat Polri belum mengkonfirmasi mengenai serangan cyber crime tersebut. Kadivhumas Mabes Polri Irjen Suhardi Alius belum menjawab pertanyaan Merdeka.com lewat layanan pesan singkat (SMS), demikian juga dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Bareskrim Brigjen Arief Sulistiyo. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua Bawaslu Makassar, Abdillah Mustari membenarkan domain website Bawaslu Makassar diretas. Hanya saja peretasan sudah dilakukan sejak lama.
Baca Selengkapnya“Yaa mungkin banyak pihak akses ya,” kata Komisioner KPU RI, Afifuddin
Baca SelengkapnyaPengguna mengeluhkan tidak bisa mengakses Instagram untuk beberapa waktu.
Baca SelengkapnyaPolri masih melakukan asesmen atau pengumpulan data guna mengungkap penyebab lumpuhnya (down) server PDN pada Kementrian Kominfo.
Baca SelengkapnyaMenurut Hadi, penyelidikan perlu dilakukan agar mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaSAFEnet menyebut, terdapat sedikitnya 282 instansi pemerintah pengguna PDNS yang terdampak serangan siber tersebut.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie Setiadi mengakui server PDSN yang lumpuh disebabkan oleh serangan LockBit.
Baca SelengkapnyaPihak DPR sedang melakukan perbaikan agar website DPR bisa kembali diakses.
Baca SelengkapnyaIndonesia kembali dihebohkan kabar kebobolan 204 juta Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaSekjen mengatakan, nantinya video lama secara bertahap akan pindah ke akun baru tersebut.
Baca SelengkapnyaData-data yang terenkripsi oleh ransomware LockBit Brainchiper tidak bisa diselamatkan.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Budi Arie memastikan keamanan data masyarakat.
Baca Selengkapnya