Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ditanya soal demo santri 'bunuh menteri, Mendikbud cuma tertawa

Ditanya soal demo santri 'bunuh menteri, Mendikbud cuma tertawa

Merdeka.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan Muhadjir Effendy santai menanggapi adanya penolakan terhadap aturan sekolah lima hari dan delapan jam belajar per hari atau yang dikenal dengan sebutan Full Day School. Dia hanya tertawa kecil saat dimintai tanggapannya soal video yang beredar berisi umpatan dari santri 'bunuh menterinya'.

Muhadjir enggan pula menjelaskan kapan waktu aturan yang akhirnya diubah menjadi Perpres tentang Penguatan Pendidikan Karakter dari sebelumnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 23 Tahun 2017 tersebut.

"Tunggu saja lah," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/8).

Orang lain juga bertanya?

Muhadjir meminta terkait Keppres ditanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno atau ke Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Dia mengatakan ogah memberikan komentar terkait Full Day School dikarenakan aturan itu telah berada di Puan Maharani selaku leading sector dalam penguatan pendidikan karakter ini.

"Saya sudah tidak berwenang untuk itu. Sudah di tangan Menko PMK (Puan Maharani)" ujarnya.

Pada aksi yang terekam dalam video, terlihat anak-anak berbaju koko dan pakai sarung membentangkan spanduk dan membawa bendera seraya meneriakkan takbir serta memekikkan ucapan 'bunuh, bunuh, bunuh menterinya, bunuh menterinya sekarang juga'.

Program lima hari sekolah dengan waktu belajar delapan jam menuai penolakan keras dari Nahdlatul Ulama (NU). Sebab, aturan yang dikenal dengan sebutan Full Day School itu dinilai mengancam keberadaan sekolah-sekolah Islam, seperti madrasah dan pesantren yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya
Beri Perlindungan Guru, Menteri Abdul Mu’ti Bakal Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional
Beri Perlindungan Guru, Menteri Abdul Mu’ti Bakal Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional

Abdul Mu'ti mengaku masih perlu ada pembahasan lebih lanjut perihal perlindungan terhadap para tenaga pengajar.

Baca Selengkapnya
Nasib Program Merdeka Belajar Nadiem, Ini Jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti
Nasib Program Merdeka Belajar Nadiem, Ini Jawaban Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bicara nasib program Merdeka Belajar Nadiem Makarim

Baca Selengkapnya
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK
Saat Cak Imin Klaim Tak Tahu PKB Ikut Sepakati RUU Pilkada Meski Abaikan Putusan MK

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tidak tahu ada pembahasan revisi UU Pilkada di Baleg DPR, Rabu (21/8) hari ini.

Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Perbaiki Metode Pembelajaran Matematika Tingkat SD
Presiden Prabowo Perintahkan Mendikdasmen Perbaiki Metode Pembelajaran Matematika Tingkat SD

Yakni, meningkatkan kualitas ilmu sains dan teknologi yang diperoleh siswa terutama siswa SD.

Baca Selengkapnya
Nadiem Bungkam saat Ditanya Soal Kasus Perundungan dan Sentilan Jusuf Kalla
Nadiem Bungkam saat Ditanya Soal Kasus Perundungan dan Sentilan Jusuf Kalla

Awak media pun langsung memberondong sejumlah pertanyaan salah satunya yakni terkait kasus perundungan.

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud Kaget DPR Diam-Diam Revisi UU MK, Padahal Tak Masuk Prolegnas 2023
Menko Polhukam Mahfud Kaget DPR Diam-Diam Revisi UU MK, Padahal Tak Masuk Prolegnas 2023

Pemerintah masih belum setuju tentang aturan usia dan tak ingin merugikan hakim yang ada.

Baca Selengkapnya
Bela Menko Muhadjir, Pemuda Muhammadiyah Tersengat Pernyataan Menteri Nadiem
Bela Menko Muhadjir, Pemuda Muhammadiyah Tersengat Pernyataan Menteri Nadiem

Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku selalu kena getahnya dalam polemik zonasi Penerimaan Peserta Didik

Baca Selengkapnya
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham
Jawab Kabar Jokowi akan Terbitkan Perppu Usai RUU Pilkada Batal Disahkan, Ini Kata Menkumham

Kemenkumham belum mendapatkan arahan dari Presiden usai DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Fakta-Fakta RUU PIlkada, Dibahas Sejak Agustus 2023 Mandek di Akhir Tahun hingga 'Ngebut' Usai Putusan MK
Fakta-Fakta RUU PIlkada, Dibahas Sejak Agustus 2023 Mandek di Akhir Tahun hingga 'Ngebut' Usai Putusan MK

Demikian pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco. Politikus Partai Gerindra itu resmi membatalkan pembahasan RUU Pilkada usai desakan massa, Kamis (22/8) malam.

Baca Selengkapnya
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya