Ditjen Polpum gelar pendidikan politik guna tingkatkan partisipasi pemilih

Merdeka.com - Pemilihan Gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor dan Wali Kota Bogor, saat ini akan memasuki tahapan penetapan pasangan calon. Pada tanggal 12 hingga 15 Februari 2018 mendatang AKAN memasuki masa kampanye paslon. Guna menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat dan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik dengan tema 'Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019', di Hotel Pramesthi, Bogor, Kamis (1/2).

Dalam sambutannya Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri mengatakan, bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi mensyaratkan dalam konstitusi secara fundamental mengakui dan menjamin kedaulatan hakikatnya adalah milik rakyat. Sebagai bangsa yang majemuk dan pluralisme, Indonesia harus dikelola secara baik sehingga kemajemukan dan pluralisme tersebut menjadi kekuatan bersama membangun bangsa, negara dan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Didi Sudiana mengatakan, peran serta masyarakat dalam konteks pemilu sangat strategis. Mengingat bahwa masyarakat merupakan bagian dari elemen bangsa sekaligus pelopor konsensus nasional untuk membangun sistem pemerintahan dan politik yang demokratis.

Diharapkan kualitas pemilu berdampak positif terhadap kualitas pemimpin bangsa. Tantangan saat ini adalah memberikan pendidikan politik bagi rakyat pemilih agar masyarakat mengetahui hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam pemilu. Untuk itu dibutuhkan adanya partisipasi politik dari semua komponen masyarakat.

Selanjutnya menurut Direktur Politik Dalam Negeri Bahtiar, kegiatan pendidikan politik ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam mengikuti Pemilukada tahun 2018 dan Pemilu Serentak tahun 2019.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban ini diharapkan masyarakat akan bisa berpartisipasi secara sadar, memilih sesuai keyakinannya dan ikut mengawasi secara aktif jalannya pesta demokrasi. Lanjut bahtiar, demokrasi menjadi indikator dalam perkembangan politik suatu negara. Suatu negara memilih demokrasi karena sistem ini diyakini akan meningkatkan kebebasan berpolitik melalui kesadaran untuk meningkatkan kebebasan berpolitik tanpa ada tekanan dari pihak manapun melalui kesadaran untuk melaksanakan penyelenggaraan pergantian pimpinan.

Sementara itu, dalam kegiatan yang dihadiri 150 orang peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih muda, LSM, dan masyarakat umum. Kasubdit Pendidikan Etika dan Politik Dirpoldagri Cahyo Ariawan menyampaikan, guna menyukseskan Pilkada serentak pada 2018 dan pemilihan presiden pada 2019, Kementerian Dalam Negeri terus aktif sosialisasi terkait UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

"Kami ingin masyarakat serta para penyelenggara pemilu dan pemilukada memahami isi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," papar Cahyo ketika menerangkan dengan komprehensif isi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Kementerian Dalam Negeri akan terus memberikan dukungan kepada pihak KPU, Bawaslu dan DKPP agar semua tahapan pemilu berjalan lancar. Dukungan itu termasuk upaya mensosialisasikan pelaksanaan pesta demokrasi ini juga terus digencarkan agar masyarakat paham dan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam memilih calon pemimpinnya sesuai keyakinannya," pungkas dia. (mdk/hhw)