Ditjen Polpum gelar pendidikan politik guna tingkatkan partisipasi perempuan

Merdeka.com - Dalam rangka mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendidikan politik bagi perempuan. Dengan menggandeng mitra strategis Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) dan dihadiri oleh organisasi sayap partai politik perempuan lintas partai politik.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menyukseskan agenda demokrasi pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak tahun 2019. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (14/2) dengan narasumber Nurliah Nurdin (IPDN), Direktur Perludem Titi Anggreini, dan Ketum DPP KPPI Dwi Septiawati Djafar.

Mengawali Sambutannya, Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengatakan bahwa Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah sama, sebagaimana telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-Undang Tahun 1945, Pasal 28D ayat 1 berbunyi 'setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum'.

"Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama di hadapan hukum, berperan dalam politik, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan berperan dalam bentuk apapun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melihat perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik maka perlu adanya grand design yang harus disiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan daerah," Imbuhnya.

Ditjen Polpum gelar pendidikan politik bagi perempuan ©2018 Merdeka.com

Berdasarkan hal tersebut, Bahtiar mengatakan bahwa penyusunan desain besar pemberdayaan perempuan merupakan strategi yang tepat baik secara substansi, operasional, maupun para pemangku kepentingan, agar pada Pemilu serentak tahun 2019 nanti perwakilan perempuan di legislatif bisa mencapai 30%.

Bahtiar menjelaskan perwakilan perempuan sebanyak 30% seperti yang diamanatkan dalam peraturan Perundangan Pemilu tidak terpenuhi, maka suara dan kepentingan perempuan sulit diakomodasi dalam pembuatan kebijakan.

Selanjutnya staf khusus mendagri Arief Syahrial dalam arahannya menambahkan, Kementerian Dalam Negeri melalui kemitraan dengan KPPI telah berupaya melakukan kegiatan pendidikan politik yang mendorong agar jumlah partisipasi politik perempuan dalam menyukseskan pemilu akan terus meningkat. Selain itu pemerintah juga terus berjuang mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis dan lebih keberadaban.

Tantangan bagi perempuan di bidang politik ke depan tidaklah ringan. Terlebih lagi semua berada pada era yang syarat dengan kompetisi, maupun tantangan zaman yang begitu global, di mana percepatan serta perubahan kondisi sosial politik begitu masif.

Arief juga menegaskan strategi penguatan politik perempuan di parlemen dapat diukur dari Aspek yuridis, mekanisme internal partai, kemauan politik perempuan dan sinergi antar organisasi kemasyarakatan dan Pemerintah Daerah.

Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Cahyo Ariawan mengatakan bahwa peran masyarakat sangatlah penting dalam menyukseskan pemilu serentak tahun 2019, di mana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan secara bersamaan pada hari yang sama pemungutan suara Untuk memilih putra putri terbaik bangsa untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Tahun 2019.

Permasalahan bangsa yang begitu besar tidak mungkin dapat diselesaikan secara parsial (sendiri- sendiri), juga tidak mungkin oleh Pemerintah sendiri. Peran masyarakat dalam pembangunan kita kuatkan dan manfaatkan untuk bersama-sama membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik.