Ditjen Polpum ingin minat perempuan di politik terus meningkat

Merdeka.com - Direktur Politik Dalam Negeri dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar mengaku bangga dengan perkembangan Sulawesi Tengah yang dilakukan pemerintah daerah, partai politik hingga masyarakat setempat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan pendidikan politik perempuan dengan tema "Sukses Agenda Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019" di Hotel Swiss Bell, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Senin (26/3).

Kata dia, saat ini perempuan di Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap politik. Walaupun perempuan politik untuk calon legislatif perempuan terpilih secara nasional baru mencapai 17%, provinsi 14% dan kabupaten/kota 11%.

"Oleh karena itu grand design harus dipersiapkan sedini mungkin agar minat politik perempuan lebih siap untuk menjadi calon legislatif pusat dan daerah. Atas dasar tersebut, penyusunan desain besar pemberdayaan Perempuan merupakan strategi yang tepat baik secara substansi, operasionalisasi, maupun para pemangku kepentingan agar Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti keterwakilan perempuan di legislatif mencapai 30%," kata Bahtiar.

Menurut Bahtiar, salah satu cara untuk mendorong gerakan perempuan di sektor politik maupun sektor lainnya yaitu membuat wadah gerakan bersama, sebagai wadah berhimpun suatu gerakan kaum perempuan yang aktif dalam kancah politik.

Lanjut dia, pemerintah terus berjuang untuk mewujudkan tatanan politik yang lebih inklusif, demokratis dan berkeadaban.

"Tatanan politik yang ingin kita bangun adalah tatanan politik yang mendukung jalannya program pembangunan nasional, menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, sejahtera dan berkeadilan," terangnya.

Dalam sambutannya, Bahtiar juga mengatakan, jika pergerakan perempuan hanya digantungkan pada pemerintah saja dan atau pada aturan-aturan yang mengesahkan saja, maka perjuangan tersebut dinilainya masih jauh.

"Oleh karena itu kaum perempuan harus dinamis dan harus menjadi gerakan perempuan yang mampu merubah dan berperan dalam percepatan pembangunan bahkan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah/pemda," kata dia.

Terakhir dia menyampaikan, harapannya terhadap Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) sebagai organisasi pergerakan politik perempuan khususnya KPPI Sulteng untuk terus mendorong terbentuknya KPPI kabupaten/kota sebagai bagian reformasi yang belum bisa tercapai maksimal dan terus berupaya memperjuangkan isu-isu dan kepentingan perempuan dalam kancah politik dan pemerintahan.

"Gerakan perempuan merupakan gerakan politik yang melibatkan banyak aspek guna pembangunan daerah, khususnya Sulteng," tutupnya.

Sementara itu, Fahrudi selaku Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulteng memberikan apresiasi atas perhatian Kemendagri terhadap daerahnya melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik perempuan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak politiknya.

"Fenomena-fenomena politik akan terus mewarnai situasi daerah maupun nasional dalam 2 tahun ke depan akan mempengaruhi bahkan dapat membuat gesekan-gesekan di masyarakat. Maka dalam menyikapi perkembangan situasi politik ke depan masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang baik melalui pendidikan politik sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi," kata dia. (mdk/hrs)