Ditjen Polpum Kemendagri bahas penganggaran bantuan dana parpol

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat untuk membahas pengganggaran bantuan keuangan partai politik pasca terbitnya PP No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Rapat yang pimpin Sesditjen Polpum Didi Sudiana dan dihadiri Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki, DJA Kemenkeu, Karoren Kemendagri. Rapat berlangsung Senin (15/1) di Ditjen Polpum Kemendagri.

Didi menyampaikan pada tahun 2018 pemerintah telah menganggarkan Rp. 13.167.442.296,- untuk bantuan keuangan parpol, sehingga masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 108.753.319.704,- untuk mencukupi kebutuhan anggaran pasca kenaikan banpol dari Rp. 108,-/suara menjadi Rp. 1.000,-/suara berdasarkan PP No/ 2018 yang ditanda tangani Presiden Jokowi pada 4 januari 2018 lalu.

Mewakili Direktur Anggaran Kemenkeu Meggi menyampaikan, kebutuhan bantuan keuangan parpol sudah disadari oleh Kementerian Keuangan pada saat perencanaan 2018 sudah ada permintaan untuk mengalokasikan 1.000 rupiah per suara.

"Tapi kemudian karena belum ada dasar hukum dalam bentuk peraturan pemerintah, maka diminta ditunggu dulu sampai ada dasar hukumnya. Pasca terbitnya PP tersebut Mendagri diminta bersurat ke Menkeu menyampaikan keutuhan pemenuhan bantuan keuangan kepada partai politik. Kemudian antisipasi proses selanjutnya hasil verifikasi terhadap besaran yang akan dibayarkan dan hasil audit dari BPK," katanya.

Sebagaimana diketahui awalnya pemerintah mengusulkan kenaikan sebesar 5.400 rupiah per suara, kemudian KPK merekomendasikan kenaikan sebesar 1.071 rupiah per suara, hingga Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan kenaikan sebesar 1.000 rupiah per suara.

Terkait jumlah kenaikan ini Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki menyampaikan, "dari sisi sense mengenai perhatian terhadap kehidupan politik demokrasi meskipun belum cukup tapi merupakan sinyal terhadap perbaikan kehidupan politik di Indonesia ke depan."

Risnandar Kabagren Ditjen Polpum mengutip pernyataan calon Wali Kota Bandung Nurul Arifin terkait besaran 108 rupiah per suara yang hanya cukup untuk beli permen. Kenaikan 1.000 per suara merupakan usulan bersama termasuk KPK dan ada tahapan untuk kenaikannya.

Didi berpesan untuk mengedepankan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran parpol yang mengamanatkan penggunaannya untuk pendidikan politik. Senada dengan Didi, Dewi Kasubdit Bappenas menuturkan, "pelaksanaan PP No 1/2018 pasal 9 Bantuan keuangan kepada partai politik diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat sehingga bisa menjadi aturan Permendagri yang menjadi perhatian di partai politik apalagi dikaitkan dengan nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di mana indikator parpol masih kurang."