Ditjen Polpum Kemendagri bakal gunakan video conference untuk pantau daerah

Merdeka.com - Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), Risnandar Mahiwa menghadiri sekaligus menjadi narasumber utama pada Rapat Koordinasi pengelolaan layanan video conference. Rapat koordinasi ini dilaksanakan oleh Pusat Data dan Sistem informasi Setjen Kemendagri guna membahas dan mengoordinasikan pemanfaatan layanan video conference dalam implementasi e-Goverment dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

Risnandar dalam pemaparannya menyatakan bahwa diharapkan dengan layanan video conference ini kita dapat memperpendek jarak, dan mempercepat waktu di lapangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Risnandar juga menambahkan bahwa Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) serta Kesbangpol di selaku mata dan telinga untuk mendukung tugas kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sudah memulai dan menyiapkan sistem integrasi dari pusat ke daerah.

"Di mana bentuk layanan video conference ini akan mempermudah pemerintah pusat untuk memantau situasi politik dan kondisi di daerah," ujarnya Risnandar saat rakor di Discovery Hotel Ancol, Kamis (5/10).

Menurutnya, setiap tahapan pemilu 2019 maupun pilkada 2018 nantinya akan menggunakan dan memanfaatkan video conference. "Hal ini dilakukan dalam rangka memantau dan berbagi informasi terkait situasi kondisi politik di daerah," tegas Risnandar.

Narasumber lain yang hadir Dr Asnil yang merupakan Kasubdit dukungan teknis Direktorat Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah. Asnil berpesan bahwa amanat UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah haruslah di implementasikan. "Di mana pemerintah daerah juga berkewajiban menyediakan informasi dari berbagai bidang. Sehingga akses kepada masyarakat haruslah dipermudah," ujar Asnil.

Rakor ini juga dihadiri Kepala Biro Perencanaan Kemendagri, Restuardy Daud dan Staf ahli menteri dalam negeri bidang pemerintahan Suhajar Diantoro, serta perwakilan komponen Kemendagri dan pemerintah daerah.