Ditjen Polpum Kemendagri dan DPR gelar sosialisasi UU Pemilu di Bangkalan

Merdeka.com - Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaksanakan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung Rato Ebuh, Bangkalan. Kegiatan yang diinisiasi oleh Kemendagri bersama Komisi II DPR RI menilai bahwa Bangkalan perlu mendapat sorotan dan sosialisasi mengingat bahwa pada tahun-tahun politik sekarang ini masyarakat harus lebih tahu dan mengenal apa kerja Pemerintah demi membuat sistem ketatanegaraan agar lebih baik lagi.

Menurut Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kemendagri, Bahtiar Baharudin UU Pemilu yang ada saat ini, merupakan pengodifikasian tiga perundangan, yaitu UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta UU Penyelenggara Pemilu. Kehadiran UU Pemilu ini diharapkan dapat menyempurnakan sistem penyelenggaraan Pemilu di Tanah Air ke depan. Termasuk, penguatan kewenangan penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Hal mendasar yang kita atur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini memperluas otoritas dan kewenangan Bawaslu dan KPU," kata Bahtiar, Kamis (31/5).

Ditjen Polpum Kemendagri dan DPR gelar sosialisasi UU Pemilu di Bangkalan ©2018 Merdeka.com

Sementara itu anggota Komisi II DPR Zainuddin Amali menambahkan bahwa sistem kita sudah menuju ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, harus tetap dicermati bersama karena terkadang sistem yang notabene presidensial namun dalam beberapa pelaksanaannya masih tetap bergantung kepada parlementer. "Nah ini merupakan PR kita bersama, antara DPR dan Pemerintah," ujarnya.

Zainuddin berharap Undang-Undang Pemilu ini dijalankan sebagaimana mestinya dan jika ada kekurangan bisa direvisi.