Ditjen Polpum Kemendagri sosialisasi penyusunan program Kesbangpol
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) menggelar rapat sinkronisasi menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Permen tersebut tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Didi Sudiana mengatakan, rapat untuk mensosialisasikan, mengimplementasikannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050.12/7765/SJ tanggal 10 Oktober 2017 tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
"Selain bertujuan membangun sinergitas dan pemetaan serta pengelompokan isu-isu yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan perencanaan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018, pertemuan hari ini juga guna mengawali Rencana Kerja Pemerintah dalam pembangunan program kegiatan Tahun 2019 bahkan persiapan menyongsong Tahun Politik 2019," kata Didi Sudiana saat memberi pengarahan di rapat yang digelar di Hotel Golden Boutique, Kemayoran Jakarta, Senin (13/11).
-
Bagaimana mencapai tujuan pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan juga dipahami sebagai upaya pembangunan yang dapat memeuhi kebutuhan masyarakat tanpa merusak lingkungan dan mengorbankan kehidupan generasi yang akan datang.
-
Apa pengertian pembangunan berwawasan lingkungan? Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana menggunakan serta mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
-
Siapa yang berperan dalam membangun dengan wawasan lingkungan? Semakin banyak masyarakat memahami konsep ini, maka bisa meningkatkan peluang calon-calon pemimpin dengan pemikiran yang lebih berkesadaran lingkungan.
-
Mengapa teknologi perencanaan penting? Dapat dikatakan, teknologi perencanaan menjadi dasar ilmu dalam pengembangan IPTEK di berbagai bidang.
-
Mengapa penting kesadaran lingkungan dalam pembangunan? Meningkatkan pentingnya kesadaran lingkungan dalam berbagai hal. Kesadaran ini meliputi risiko dampak kerusakan alam dan cara pencegahannya agar lingkungan tetap sehat dan lestari.
-
Bagaimana KWI mengelola pembangunan? Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Marthen Jenarut menyampaikan, bahwa gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan.
Ditjen Polpum Kemendagri gelar rapat sinkronisasi bidang Kesbangpol ©2017 Merdeka.com
Selain itu, Didi Sudiana menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan yang bersinergi dan matang harus dipahami mengenai mekanisme dan tata cara perencanaan, pengendalian serta evaluasi akibat implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri. Begitu pula khususnya dalam perencanaan pembangunan program bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
"Saya harapkan kepada seluruh peserta rapat dapat mengikuti dan berperan aktif sehingga dapat mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum serta Badan Kesbangpol secara keseluruhan," harap Didi Sudiana.
Rapat Sinkronisasi menghadirkan narasumber yaitu Kasubdit Wasbang di Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas Dewi Sri Sotijaningsih, dan Suprayitno dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Serta Kabag Perundang-undangan Setditjen Polpum. Sedangkan peserta adalah pejabat dan staf lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Sekretaris Kesbangpol Provinsi Se- Indonesia, Sekretaris Bappeda Provinsi Se- Indonesia, para Kasubbag Penyusunan Program dan Anggaran Badan Kesbangpol Provinsi atau pejabat yang menangani bidang perencanaan. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mendagri menjelaskan pentingnya penerapan prinsip top down dan bottom up dalam menyusun rencana pembangunan.
Baca SelengkapnyaAnwar Sanusi menegaskan Perencana Kemnaker juga harus memahami perubahan siklus kebijakan publik di era digital.
Baca SelengkapnyaMusrenbangnas digelar secara terpusat di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Baca SelengkapnyaBappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia
Baca SelengkapnyaDengan pelatihan ini, Kemendagri berharap setiap desa dapat menjadi lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Baca SelengkapnyaKadin Indonesia berharap para capres-cawapres bisa menyoroti isu-isu pentung di daerah.
Baca SelengkapnyaTerdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca SelengkapnyaKemendagri terus berkomitmen mendorong daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Baca Selengkapnya