Ditolak penerbit, buku Jokowi Undercover dicetak di tempat fotokopi

Merdeka.com - Polisi masih terus mendalami kasus pelaporan buku 'Jokowi Undercover' yang ditulis Bambang Tri Mulyono. Pengakuan pengarang buku 'Jokowi Undercover', Bambang Tri Mulyono mengaku bukunya tidak dicetak di penerbitan khusus melainkan di tempat fotokopi.

"Yang bersangkutan (Bambang Tri) dalam pengakuan pernah menemui penerbit tertentu, ditolak karena sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Dia mengaku mencetak buku di tempat fotokopian," kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Rikwanto di kantor Humas Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/1).

Buku 'Jokowi Undercover' ditulis sendiri oleh Bambang Tri dan dipasarkan melalui media sosial. Kemampuan menulisnya sudah dibekali sejak dia menjadi wartawan.

"Kita lakukan pemeriksaan kepada saudara Bambang (Bambang Tri Mulyono), dan memang dari keterangannya dia mengambil bahan buku ini dari medsos (media sosial) atau dari obrolon dunia maya," sambung Rikwanto.

Dari bahan obrolan tersebut, Bambang Tri kemudian menyimpulkan sendiri. Hasil kesimpulan pribadi lalu diolah menjadi sebuah narasi hingga akhirnya dituangkan dalam buku 'Jokowi Undercover'.

"Jadi narasi-narasi itu seolah sebuah kebenaran yang dituangkan dalam sebuah buku," terang Rikwanto.

Untuk diketahui, Bambang Tri ditahan usai menjalani pemeriksaan di Polsek Tanjungan, Jawa Tengah, pada Jumat 30 Desember 2016. Buku 'Jokowi Undercover' diduga melanggar hukum karena kontennya tak bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam buku tersebut, Bambang Tri menyebut Jokowi sebagai keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI). Bambang Tri juga menyebut bahwa di Desa Giriroto, Boyolali merupakan basis PKI terkuat di Indonesia, padahal PKI sendiri telah dibubarkan pada tahun 1966.

Akibat perbuatannya, Bambang terancam dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 UU ITE, yang menyebut setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Selain itu, Bambang Tri juga disangkakan dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008, yakni 'Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500 juta.'