Dituding Jadi Kambing Hitam Berhentinya Audisi PB Djarum, KPAI Membela Diri
Merdeka.com - Bakti Olahraga Djarum Foundation memutuskan pamit dari pembinaan atlet bulutangkis usia muda. Mereka memutuskan menghentikan audisi Umum Beasiswa Bulutangkis yang digelar PB Djarum mulai 2020. Keputusan ini diambil setelah polemik panjang dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menuding Djarum Foundation melakukan eksploitasi terhadap anak-anak dalam program audisi tersebut.
Penghentian audisi ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Termasuk di dunia maya. Di jagat media sosial, KPAI dituding sebagai biang kerok keputusan Djarum menghentikan audisi bulutangkis.
KPAI membela diri dari tudingan itu. KPAI membantah ingin menghentikan kegiatan audisi bulutangkis yang diselenggarakan PB Djarum. Pihak KPAI hanya ingin agar unsur-unsur terkait kegiatan promosi rokok dihilangkan dari kegiatan yang melibatkan anak-anak tersebut.
-
Bagaimana cara mencegah paparan asap rokok pada anak? Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat lingkungan bebas dari asap rokok. Larang merokok di dalam rumah atau mobil, dan hindari juga mengizinkan anak menghirup asap rokok pasif.
-
Bagaimana cara boikot? Boikot adalah istilah yang mempunyai beberapa kata turunan yang perlu Anda pahami, seperti memboikot, pemboikot, hingga pemboikotan.
-
Mengapa kampanye uang di Indonesia harus dilarang? Karena itu melarang adanya kampanye uang dan menghindarinya menjadi satu cara untuk memajukan sistem politik Indonesia.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Apa yang dilakukan Kemendagri terkait TP PKK? Ketua Umum (Ketum) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian melantik enam Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi.
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menegaskan sikapnya tidak ingin menghentikan audisi selama di dalamnya tidak ada eksploitasi terselubung melalui promosi tidak langsung produk rokok.
KPAI meyakini, dalam kegiatan audisi beasiswa bulutangkis PB Djarum, anak-anak secara tidak langsung menjadi bagian dari upaya promosi produk rokok.
"Kenapa dikatakan sebagai promosi? Karena kalau sudah dipakai, mereka kan berarti tidak ada unsur pajaknya, tidak ada batas waktu sampai kapan dipakai," katanya.
Selain itu, dia menyebut kegiatan audisi itu memuat upaya denormalisasi produk-produk yang berbahaya yakni rokok. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, rokok masuk dalam produk berbahaya. Sehingga ada pembatasan dalam peredaran, promosi, dan interaksi anak-anak.
Dia melanjutkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh rokok sebetulnya tidak boleh disiarkan secara langsung oleh media.
"Tentu format audisi ini walaupun audisinya tidak kita hentikan tapi harus melakukan penyesuaian yang baru. Atas dasar itu, maka audisi dengan bentuk yang sekarang memang akan diakhiri," katanya.
Dia menekankan bahwa pada prinsipnya KPAI bukanlah seperti Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa langsung membubarkan kegiatan yang dinilai bermasalah. Pihaknya mengaku hanya melakukan pengawasan.
"Misalnya, ini akan bertentangan dengan kawasan tanpa rokok, yang punya perda kawasan tanpa rokok kan dari pemda, jadi, silakan pemda ini dinilai," katanya.
Mengenai kabar pembubaran kegiatan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis di Purwokerto, Sitti membantah. "Itu tidak benar, kami posisinya adalah mengawasi."
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Adakah Unsur Eksploitasi Anak dalam Audisi Bulutangkis PB Djarum? Klik disini
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Petani termbakau tegas menolak aturan-aturan yang berdampak pada mata pencariannya.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, masyarakat atau penonton maupun official harus bisa memberikan contoh yang baik.
Baca SelengkapnyaPP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Baca SelengkapnyaPelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.
Baca SelengkapnyaHari ini kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, bahkan omzet pedagang turun dampak daya beli rakyat.
Baca SelengkapnyaKejagung mengumumkan bahwa pihaknya akan menunda proses pemeriksaan terhadap peserta Pilkada 2024 demi menghindari black campaign.
Baca SelengkapnyaMenkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca SelengkapnyaGAPPRI mengusulkan agar pasal-pasal terkait produk tembakau yang bernuansa pelarangan diubah menjadi pengendalian.
Baca SelengkapnyaBuruh merasa selama ini aspirasinya tidak didengar hingga memicu demo ratusan massa di Kemenkes.
Baca SelengkapnyaRPP UU Kesehatan dinilai melarang total kegiatan penjualan dan promosi produk tembakau.
Baca SelengkapnyaSecara aturan anak-anak tidak dibolehkan ikut debat Pilkada Jakarta. Alasannya, anak-anak termasuk dalam kategori bukan pemilih dalam tahapan kampanye.
Baca SelengkapnyaSekjen DPN Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), Kusnasi Mudi menyayangkan PP 28/2024 disahkan dan ditandatangani oleh berbagai Kementerian yang tidak terl
Baca Selengkapnya