Dituding Lakukan Pelanggaran HAM, Polri Bentuk TGPF

Merdeka.com - Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya tengah mengusut dugaan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat saat melakukan pengamanan demo 21-22 Mei lalu.

Pengusutan tersebut, dia menambahkan, telah diserahkan kepada Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mencari fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

"Nanti serahkan fakta dan bukti yang dimiliki langsung kepada tim pencari fakta, harus bekerja sinergi, jangan menggunakan interpretasi masing-masing, harus komprehensif menilainya dan semua pembuktian harus berdasarkan scientific crime investigation," katanya di Humas Polri, Jakarta Selatan, Selasa (28/5).

TGPF bertujuan untuk memperjelas informasi kepada masyarakat. Sehingga dapat mengantisipasi adanya informasi sepenggal yang bisa disalahgunakan untuk memproduksi konten berita bohong atau hoaks.

"Tidak boleh berdasarkan asumsi-asumsi yang sepenggal-sepenggal, harus utuh. Itu dalam menilai suatu peristiwa ya, peristiwa pidana atau yang lain, kalau sepenggal-sepenggal ini berbahaya, sangat rentan nanti digoreng oleh kelompok-kelompok tertentu dijadikan nanti berita hoaks, konten-konten merugikan kesatuan dan persatuan bangsa sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Gabungan kelompok masyarakat, terdiri dari YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Lokataru Foundation, Amnesty Internasional Indonesia, dan LBH Pers, mengungkap 14 temuan dalam aksi massa yang berujung ricuh pada 21-22 Mei 2019.

Menurut mereka, 14 temuan ini hanya panduan awal guna mengusut fakta dan data yang lebih mendetail akan adanya dugaan pelanggaran HAM kepada korban berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, tim medis, penduduk setempat, dan peserta aksi yang sudah tak berdaya oleh aparat penegak hukum yang bertindak di luar kewenangan.

"Ini merupakan keprihatinan mendalam kami, dan ini hanya temuan awal fakta pelanggaran HAM setidaknya ada 14 hal kami temukan," kata Muhammad Isnur, perwakilan YLBHI, di Kantor YLBHI, Menteng, Jakarta, Minggu (26/5).