Ditunjuk jadi kepala BIN, ini catatan harta kekayaan milik Sutiyoso

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Sutiyoso ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sutiyoso terakhir menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 1 Maret 2008.

Berdasarkan halaman acch.kpk.go.id, mantan Gubernur DKI Jakarta ini memiliki harta mencapai Rp 23,05 miliar. Harta yang dimiliki Sutiyoso terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, peternakan, logam mulia, dan tabungan giro, serta tiga buah motor Harley Davidson dengan total nilai kendaraan Rp 500 juta.

Sutiyoso tercatat memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan rumah di bilangan Jakarta Pusat, Bekasi, Bogor, dan Depok. Total keseluruhan dari tanah dan bangunan tersebut bernilai Rp 12,45 miliar.

Sedangkan untuk harta bergerak, Sutiyoso tercatat memiliki satu unit mobil Alphard dan satu unit mobil Willys. Di mana kendaraan ini bila diuangkan maka total hartanya senilai Rp 1,405 miliar.

Selain itu, Sutiyoso diketahui memiliki hobi memelihara hewan ternak. Di antaranya, 47 ekor sapi perah sejak beberapa tahun silam, 182 ekor ayam, 14 ekor kambing, serta 2.134 ekor ikan dan belut yang dibudidayakan di kolam.

Bahkan, Sutiyoso juga gemar mengoleksi logam mulia dan barang antik. Dari keseluruhan harta untuk hewan ternak dan koleksi logam mulia serta barang antiknya terhitung senilai Rp 622 juta. Sutiyoso pun tercatat memiliki tabungan giro mencapai Rp 9,312 miliar.

Seluruh harta kekayaan milik purnawirawan jenderal bintang tiga ini dilaporkan usai dirinya melepaskan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2002-2007. Namun, setelah itu Sutiyoso belum menyampaikan kekayaannya ke KPK.‎

Untuk diketahui, LHKPN merupakan kewajiban daripada pejabat pada lembaga tinggi negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim, Direksi, Komisaris dan pejabat struktural pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Lalu juga diwajibkan kepada pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan polri, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, dan pemimpin dan bendaharawan proyek.‎

Kemudian juga untuk pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara, semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan, pemeriksa Bea dan Cukai, pemeriksa Pajak, auditor, serta pejabat yang mengeluarkan perizinan, pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat dan Pejabat Pembuat Regulasi.