Diundang Baleg, Pakar Hukum Pidana ini tak setuju ada revisi UU KPK

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengundang Guru Besar Pakar Hukum Pidana Unpad Romli Atmasasmita dan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti Andi Hamzah. Keduanya diminta untuk menyampaikan pandangannya terkait revisi UU No 30 Tahun 2002 Tentang KPK.

Andi Hamzah mengaku kaget saat membaca membaca revisi UU KPK yang hanya menyoroti empat pokok pembahasan. Usulan pembentukan badan pengawas KPK, penyadapan, pengangkatan penyidik dan usulan penerbitan SP3 yang selama ini tidak dikenal KPK.

"Saya kaget membaca ini, terlalu sedikit perubahan. Barangkali pemerintah terlalu takut dianggap melemahkan KPK," kata Andi di Baleg DPR, Jakarta, Selasa (9/2).

Andi berpandangan, badan pengawas KPK tidak perlu dibentuk. Berdasarkan pengalaman dan studi banding yang dia lakukan, di negara luar sudah ada bagian yang mengawasi kinerja KPK.

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti itu mencontohkan seperti negara Malaysia yang KPK-nya diawasi oleh perdana menteri, KPK Thailand diawasi parlemen, KPK di negara Sidney diawasi gubernur negara bagian.

"Menurut saya tak perlu badan pengawas. Karena itu membuat birokrasi baru, kantor baru, anggaran baru, dan lain sebagainya," ucapnya.

Menurut Andi, KPK di Indonesia sebagai lembaga independen tidak berarti tidak diawasi. KPK cukup diawasi oleh Presiden dan DPR. Kinerja KPK bisa dimintai tanggung jawabnya dalam setahun sekali.

Terkait usulan aturan penyadapan yang dilakukan KPK harus minta izin hakim pengadilan, tegas Andi, hal itu melanggar undang-undang. Sebab, dalam kebutuhan mendesak, KPK tidak perlu izin hakim.

Soal penyidik, Andi menjelaskan, KPK-KPK di negara lain bisa mengangkat penyidik dari luar polisi dan kejaksaan. Calon-calon penyidik tersebut terlebih dahulu dididik dan ditatar.