Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Swab Test RS Ummi, Rizieq Ogah Minta Grasi ke Jokowi

Merdeka.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menjatuhkan vonis empat tahun penjara terhadap mantan Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Syihab terkait perkara hasil swab test di RS Ummi Bogor.

Sebelum menutup sidang, Hakim Ketua khadwanto sempat menawarkan kepada terdakwa Rizieq Syihab menggunakan haknya untuk bisa menerima maupun menolak putusan dengan mengajukan banding.

"Sesuai pasal 196 KUHP saudara memiliki hak pertama menerima atau menolak putusan saat ini juga yaitu mengajukan banding. Kedua, hak untuk pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap," kata Khadwanto saat sidang pembacaan vonis di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6).

Selain dua opsi tersebut, Khadwanto juga turut memberikan opsi lain kepada Rizieq Syihab untuk mengajukan permohonan pengampunan atau grasi kepada Presiden Joko Widodo.

"Ketiga adalah mengajukan permohonan pengampunan kepada presiden dalam hal saudara menerima putusan yang disebut grasi," imbuh dia.

Rizieq Syihab langsung menolak dan menyatakan banding. Dengan alasan bila keterangan saksi ahli forensik dari tim jaksa penuntut umum (JPU) yang pada persidangannya sebelumnya sempat ditolak kehadirannya Rizieq, karena turut berprofesi selaku aparat kepolisian.

"Ada beberapa hal yang saya tidak bisa terima. Di antaranya jaksa yang menghadirkan ahli forensik padahal di pengdilan ini saksi ahli forensik tidak pernah hadir. Yang kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik didalam penerapan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946," jawab Rizieq

"Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding," lanjut Rizieq.

Sejalan dengan keputusan Rizieq, menantunya Hanif Alatas dan Dirut dr Andi Tatat memutuskan juga mengajukan banding dan menolak vonis majelis hakim yang masing-masing dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Karena dianggap telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti turut serta menyebarkan berita bohong sesuai Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebelumnya vonis kepada para terdakwa lebih ringan ketimbang tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) yang telah menuntut Rizieq selama enam tahun, Hanif Alatas dua tahun, serta Andi Tatat dua tahun. (mdk/gil)