Divonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Resmi Ajukan Banding Kasus Fatwa MA dan Red Notice

Merdeka.com - Djoko Tjandra resmi mengajukan upaya hukum banding dalam perkara kasus suap terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) da pengecekan status red notice dan penghapusan Daftar Pencarian Orang (DPO), serta pemufakatan jahat.

Hal itu menyusul keberatan dari Djoko atas vonis pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Sudah menyatakan banding, sehari setelah putusan PN Pusat kemarin," kata pengacara Djoko, Soesilo Aribowo, kepada wartawan, Senin (12/4).

Soesilo menyampaikan alasan kliennya mengajukan banding sebagaimana dengan nota pembelaan atau pleidoi yang sebelumnya sudah disampaikan Djoko dan tidak dipertimbangkan majelis hakim. Salah satunya soal klaim Djoko kalau dirinya adalah korban dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari serta Andi Irfan Jaya yang memanfaatkannya.

Djoko diketahui telah berada di luar negeri selama 11 tahun, sebelum akhirnya ditangkap pada tahun 2020 di Malaysia. Saat itu Djoko berstatus buronan kasus korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali. Ia diketahui telah berada di luar negeri sehari ketika vonis Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan jaksa keluar pada 11 Juni 2009.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan terhadap Djoko.

Vonis ini lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman terhadap Djoko dengan penjara selama empat tahun dan denda Rp100 juta subsider enam bulan kurungan.

Hakim menilai Djoko telah terbukti menyuap dua jenderal polisi, Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo, terkait pengecekan status red notice dan penghapusan namanya dari DPO di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Djoko juga terbukti menyuap eks Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Pinangki Sirna Malasari untuk pengurusan fatwa MA agar lolos dalam jerat pidana kasus cessie Bank Bali.

Lebih lanjut, pendiri Mulia Grup itu juga terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Pinangki dan Andi Irfan Jaya dalam pengurusan fatwa MA dengan menjanjikan uang US$10 juta kepada pejabat di Kejaksaan Agung dan MA. (mdk/fik)