Djarot: Aksi 505 termasuk bentuk intervensi kepada hakim

Merdeka.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI hari ini menggelar aksi long march ke Mahkamah Agung yang dinamakan aksi 505. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai aksi tersebut merupakan bentuk intervensi kepada hakim terkait kasus dugaan penistaan agama.

Hal tersebut disampaikan Djarot ketika menghadiri acara Jakarta Islamic Fair di Koja, Jakarta Utara, Jumat (5/5). Menurutnya, aksi long march yang dilakukan massa tersebut bentuk intervensi kepada hakim untuk menuntut Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk dituntut secara maksimal.

"Mereka bilang jangan ada intervensi di kasus itu, tapi mereka sendiri menggelar aksi yang sudah termasuk intervensi kepada hakim, kan lucu hanya dibolak-balik saja," kata Djarot di lokasi.

Djarot menyebut aksi 505 tujuannya untuk menekan hakim untuk menjatuhkan vonis yang berat terhadap Ahok.

"Itu kan sama saja bentuk penekanan kepada hakim, kalau kayak gini siapa yang mengintervensi dan siapa yang diintervensi sudah jelas kan," jelasnya.

Ia berharap hakim benar-benar independen dalam memutuskan perkara ini. Djarot minta majelis hakim tidak ada tekanan pihak mana pun dalam sidang putusan kasus dugaan penistaan agama yang digelar pekan depan.

"Hakim harus bebas dari tekanan, harus adil dalam memutuskan perkara," tandasnya.

Seperti diketahui, GNPF MUI pada hari ini menggelar aksi long march dari Masjid Istiqlal ke Mahkamah Agung. Mereka menuntut agar hakim kasus dugaan penistaan agama untuk memberikan hukuman maksimal kepada terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.