Djarot tolak gaji Supeltas, Polda Metro wacanakan gunakan CSR
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dengan tegas menolak mengucurkan anggaran bagi para Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Selain belum masuk dalam anggaran pemerintah daerah, dia juga mempertanyakan kemampuannya.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Halim Pagarra mengatakan, tak mempermasalahkan apa yang disampaikan oleh Djarot. Sebab, dia menambahkan, masih ada cara lain untuk membayar gaji petugas Supeltas.
"Saya bilang pahit-pahitnya kalau Supeltas ini tidak ada, kan semuanya sukarelawan. Mungkin dia dapat ucapan terima kasih dari pengguna jalan yang dibantu, atau CSR," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (22/8).
-
Bagaimana cara Polisi Lalu Lintas di Sumut menjalankan tugas? Polisi Lalu Lintas melaksanakan tugas Polri di bidang lalu lintas yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam pengendalian lalu lintas untuk mencegah dan menidakan segala bentuk gangguan serta ancaman agar terjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan umum.
-
Siapa yang di dampingi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Siapa yang mengapresiasi kesiapan Polda Jateng? Kesiapan Polda Jateng dalam menyambut Pemilu 2024 ini mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai, penempatan personel kepolisian di tiap TPS dapat menjaga kondusifitas di lapangan.
-
Kenapa DPR RI apresiasi Polda Jatim? DPR melalui Komisi III mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur (Jatim) yang memberikan pendampingan kesehatan terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) saat Pemilu 2024 lalu. Selama bekerja, mereka didampingi 1.000 anggota medis Polri Biddokkes Polda Jatim yang dikomandoi Kepala Biddokkes Polda Jatim, Kombes Pol dr Erwin Zainul Hakim.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
Meskipun ditolak, Halim menegaskan, akan tetap ingin bertemu Djarot untuk bahas soal ini. Sebab, Sekda DKI Jakarta Saefullah telah menyetujui rencananya tersebut.
"Saya kemarin baru bicara sama Sekda. Memang belum bicara sama Gubernur. Nanti kita bersurat ke Gubernur. Karena belum disounding ke Gubernur. Bisa saya langsung yang menghadap Gubernur untuk ajukan. Kemarin Sekda udah setuju. Dia sadar, kekurangan itu bisa dibantu dengan Supeltas. Tapi terserah Pemda. Kalau dia mau perhatikan masyarakat yah syukur. Kita sudah berdayakan soalnya," bebernya.
Dia mengungkapkan, apabila nanti tetap tidak disetujui. Para relawan akan mendapatkan gajinya, namun dari masyarakat yang telah dibantunya.
"Mungkin dia dapat ucapan terima kasih dari pengguna jalan yang dibantu. Kalau kita sudah berusaha cari uang lelahnya dia. Tapi pemerintah juga sih, urusannya ini. Kita bantu fasilitasi. Kalau tidak ada dia dapat dari ucapan terima kasih pengguna jalan," pungkasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaAnggota Polisi Lalu Lintas (Polantas), yang diduga meminta ‘uang damai’ ke sopir bakal dinonaktifkan
Baca SelengkapnyaGolkar bilang keberadaan juru parkir tetap dibutuhkan.
Baca SelengkapnyaRatusan sopir JakLingko demonstrasi di Balai Kota DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPelibatan Provos tersebut setelah viral anggota kepolisian terlibat pungli Rp500 ribu di Samsat Bekasi, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaKasie Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat dinonaktifkan usai menjalani pemeriksaan pelanggaran di Inspektorat DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sudah mengomunikasikan tiga hal bersama manajemen TransJakarta dan perwakilan demonstran.
Baca SelengkapnyaKapolda mengatakan, keselamatan berlalu lintas bukan yang permasalahan yang skeptis, yang ujug-ujug bisa dilakukan dengan jangka waktu yang pendek.
Baca SelengkapnyaPekan depan akan diumumkan sanksi untuk atasan yang paksa PSSU utang ke Pinjol.
Baca SelengkapnyaTak terkira, Kapolres seketika memberi uang secara cuma-cuma.
Baca SelengkapnyaSetoran itu disebut-sebut sebagai imbalan untuk mempekerjakan almarhum Brigadir Rhidal Ali Tomi sebagai pengawal pribadi di Jakarta.
Baca Selengkapnya