DMS Propertindo Kembangkan Perumahan di Area Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Merdeka.com - PT DMS Propertindo Tbk tengah menyiapkan proyek strategis di kawasan Bandung. Perusahaan ini akan membangun rumah tapak dan area komersial dalam konsep kota mandiri. Proyek ini memadukan konsep kota yang memiliki kenyamanan, keterhubungan, serta ramah lingkungan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.
DMS Propertindo telah merancang proyek kota mandiri yang berlokasi di Bandung Selatan. Daerah ini nantinya akan dibangun beberapa klaster hunian serta fasilitas umum penunjang yang terintegrasi dengan transportasi publik.
Kawasan Bandung Selatan dipilih sebagai lokasi karena berdekatan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Proyek kereta cepat ini ditargetkan terealisasi hingga 70 persen pada akhir 2020. Proyek ini akan mendukung lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jabar.
-
Dimana penandatanganan MoU dilakukan? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Siapa yang menandatangani MoU kerja sama? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Siapa yang menandatangani MoU tersebut? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Siapa yang tandatangani MoU baru? Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (as Amended) oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny William PSM di Jakarta pada Jumat (25/8).
-
Kapan MoU dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani? Kamis (28/12) telah dilaksanakan Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Yogyakarta.
-
Apa saja yang disepakati Kemnaker dalam MoU baru? Dia mengatakan, dalam MoU yang baru ini terdapat beberapa hal penting yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara lain memungkinkan individu yang memiliki keterampilan sesuai untuk ditempatkan pada perusahaan antara Indonesia dan Australia di sektor tertentu sampai dengan 12 (dua belas) bulan; memfasilitasi pertukaran untuk berbagi keterampilan dan pengalaman kerja praktis, dan memperkuat pemahaman praktik bisnis, pemerintahan dan budaya di kedua negara.
Pada 2018 DMS Propertindo telah membuat MoU dengan Persatuan Guru Republik Indonesia Jabar. Pada MoU tersebut DMS Propertindo berkomitmen menghadirkan hunian dengan rencana luas lahan sekitar 63 hektare. Selain ditujukan kepada guru, perumahan ini juga ditujukan kepada Polri, TNI dan ASN di daerah Bandung Selatan.
Saat ini pihak DMS Propertindo telah mengantongi izin untuk mengembangkan lahan tersebut. Proyek ini akan dilakukan secara bertahap dengan total 1400 rumah di tahap pertama. Ke depannya DMS Propertindo akan membangun perumahan tahap berikutnya untuk kelas menengah-atas dan area komersial. Total ada 12 kawasan yang nantinya terintegrasi di area kota mandiri ini. (mdk/hhw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.
Baca SelengkapnyaLangkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan.
Baca SelengkapnyaEkspansi bisnis ini tidak hanya memperluas portofolio PPRO tetapi juga memperkuat posisi perusahaan di pasar yang semakin kompetitif.
Baca SelengkapnyaSejumlah lokasi elite Jakarta menjadi pilihan prioritas untuk pembangunan.
Baca SelengkapnyaAHY ingin menerapkan transit orientasi development.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui menteri-menteri terkait bekerja dalam tim yang solid untuk menyiapkan lahan yang dimiliki negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menyaksikan penandatanganan MoU antara Indonesia dan Kerajaan Qatar, untuk investasi pembangunan 1 juta rumah.
Baca SelengkapnyaPengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat.
Baca SelengkapnyaDi beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.
Baca SelengkapnyaTanda tangan dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait di Istana Kepresidena
Baca SelengkapnyaPemerintah melakukan pendatanganan nota kesepahaman atau MoU dengan Kerajaan Qatar dalam pembangunan satu juta rumah.
Baca SelengkapnyaSejumlah perusahaan yang turut membangun hunian, antara lain Konsorsium Nusantara dan Pakuwon yang membangun apartemen dan rumah tapak.
Baca Selengkapnya