Dokter magang ibarat anak kehilangan induknya

Merdeka.com - Meninggalnya dr. Dionisus Giri Samudra, 24 tahun, menimbulkan keprihatinan mendalam bagi dunia kedokteran di Indonesia, termasuk di Bandung. Peristiwa ini menunjukkan perlunya perencanaan dan kerja sama yang matang dalam mengadakan program internship atau magang dokter.

Menurut Dokter spesialis anak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Anggraeni Alam, perencanaan dan kerjasama tersebut harus dijalin antara Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Fakultas Kedokteran.

Hal tersebut penting untuk mempersiapkan rumah sakit dan Puskesmas yang akan digunakan sebagai tempat magang. "Termasuk (persiapan) para dokter yang akan membimbing mereka (dokter magang)," kata dokter yang akrab disapa Anggie, kepada Merdeka Bandung.

Ketua Tim Penanganan Infeksi Khusus RSHS ini menambahkan, poin lain yang harus ditingkatkan dalam internship adalah adanya pembekalan kepada dokter magang untuk memperkenalkan kondisi masyarakat dan pola penyakit setempat. Hal ini penting diketahui dokter internship yang akan bertugas, terlebih di pedalaman.

Tidak kalah pentingnya, kata dia, ketersediaan sarana penginapan dan transportasi bagi dokter magang ke tempat mereka akan bekerja. Lalu, kesejahteraan dokter yang menjalankan program magang selama satu tahun juga harus diperhatikan.

"Tersedia sarana penginapan dan transportasi ke tempat mereka akan bekerja, serta terjamin keamanan dan kesejahteraan mereka selama satu tahun penuh," katanya.

Anggie juga meminta pihak terkait agar memudahkan pengaturan administrasi baik sebelum maupun setelah program magang selama 1 tahun tersebut. Sehingga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Sementara itu, menurut informasi yang dihimpun Merdeka Bandung. Peristiwa nahas yang menimpa dr. Andra kini menjadi perbincangan serius di kalangan kedokteran Bandung.

Bahkan sebelum dokter muda tersebut meninggal. Sudah beredar kabar bahwa dr. Andra terus mengalami keadaan penurunan kesadaran. Namun ada kendala dalam biaya untuk evakuasinya dan biaya transportasi.

Begitu dr. Andra meninggal, muncul pemberitaan mencengangkan lainnya bahwa dokter yang sedang menjalankan tugas magang di RSUD Dobo Maluku Tenggara Kepulauan Aru itu tak punya jaminan kesehatan.

Seorang sumber anonim di kedokteran mengatakan, para dokter terkejut betapa dzalimnya perlakukan terhadap para dokter magang. Lebih lanjut, sumber ini mengatakan, suatu kedzaliman nyata mengirim seorang dokter untuk bertugas di institusi pelayanan kesehatan tanpa membekalinya dengan jaminan/asuransi kesehatan. Padahal, petugas kesehatan termasuk dokter sangat rentan terpapar penyakit.

Sumber itu menjelaskan, program magang merupakan program amanat UU Pendidikan Kedokteran yang dibuat masa Presiden SBY yang dirinci dalam Permenkes tahun 2010. Di era Presiden Jokowi, dokter magang diwajibkan memiliki jaminan kesehatan sebelum diberangkatkan ke tempat tugas. Aturan ini baru berlaku Oktober tahun 2015.

Pada praktiknya, para dokter magang diwajibkan menjadi anggota JKN/BPJS kesehatan dengan membayarkan iurannya sendiri.

Sementara seorang pejabat Kemenkes, kata dia, mengatakan bahwa dokter magang tidak termasuk golongan 'pegawai' di Kemenkes. Beda dengan dokter pegawai tidak tetap (PTT). Karena status itulah dokter magang tidak diberikan fasilitas sebagaimana pegawai pada umumnya.

Karena bukan pegawai, lanjut sumber tersebut, maka dokter magang tidak digaji. “Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, anggap saja itu kerja rodi. Iya, itu istilah di zaman Belanda. Di zaman Jepang, namanya romusha. Di zaman 'reformasi' namanya internship,” kata sumber itu menirukan ucapan pejabat Kemenkes.

Uang yang mereka terima sebesar Rp 2,5 juta per bulan hanya disebut sebagai bantuan biaya hidup, bukan gaji. Anehnya uang bantuan tersebut dikenakan pajak penghasilan sebagaimana dikenakan terhadap pegawai pada umumnya.

“Maka secara legal uang Rp 2,5 juta itu adalah gaji. Cuma Bapak pejabat aja yang ngeles, supaya terbebas dari kewajiban memberikan fasilitas kepada 'pegawai' (yang tidak diakuinya) itu,” kata dia.

Selain itu ia mengatakan jika tujuan program magang untuk meningkatkan kompetensi dokter baru, mengapa tidak diserahkan mekanismenya ke Kementerian Pendidikan. Dengan demikian, kata dia, penanggung jawabnya jelas, yaitu kementerian pendidikan.

"Tidak seperti sekarang. Kementerian pendidikan sudah lepas tangan karena mereka sudah diwisuda dan bukan mahasiswa lagi. Sementara Kementerian Kesehatan tidak juga mengurusi karena menganggap mereka 'bukan pegawai', bahkan sempat disebut masih mahasiswa," ujarnya.

Tanpa kejelasan tersebut, tambah dia, selamanya dokter magang hanya akan menjadi anak-anak yang kehilangan induknya.