Dokumen 17 pekerja China di PLTU Kukar bermasalah, 100 orang lari

Merdeka.com - Tim gabungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur, Polri dan TNI, menyidak para pekerja di proyek PLTU Handil 2x25 MW. Mereka menemukan sedikitnya ada 17 dokumen warga China yang bermasalah. Sementara, seratusan pekerja yang kabur ke hutan dan bukit saat sidak, belum terdata petugas.

"Tim kemarin meninggalkan lokasi PLTU, sebelum malam. Jadi, diketahui 8 IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) WN China sudah tidak berlaku lagi. Selain itu, 9 orang WN China di lokasi, dokumennya belum ditemukan. Itu pengakuan kesembilan orang itu ya," kata Kepala Disnakertrans Kalimantan Timur Fathul Halim, kepada merdeka.com, Kamis (22/12).

Menindaklanjuti temuan itu, Disnaker menjadwalkan memanggil perusahaan pembangun PLTU, meminta keterangan rinci soal jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di proyek itu, Jumat (23/12) besok.

Ditanya keberadaan pekerja WN China yang kabur melarikan diri ke hutan dan bukit di sekitar proyek PLTU, petugas belum berhasil menemukannya. Seratusan pekerja itu lebih memilih bersembunyi dari pemeriksaan petugas.

"Yang kabur, apakah mereka kembali setelah tim pulang, kami tidak tahu. Kita bukan mencari mana saja orangnya, mana pekerjanya, tapi izin mempekerjakannya. Berarti kepada perusahaannya," ujar Fathul.

"Yang jelas kami mengantongi data bahwa ada 80 orang WN China bekerja di Kutai Kartanegara, tapi bukan spesifik apakah 80 orang itu kerja di PLTU. Makanya, kami menunggu manajemen perusahaan. Apakah jumlah TKA China 100 orang, atau 150 orang, itu yang akan diklarifikasi," tambahnya.

Informasi diperoleh merdeka.com, selain TKA China di proyek PLTU, WN China juga terlihat marak di proyek pabrik pengepakan semen juga berlokasi di Muara Jawa, Kutai Kartanegara.

"Soal kabar pabrik semen itu, saya belum pernah dengar kabar itu. Yang saya tahu, cuma PLTU," jawab dia.

"Selama ini pengawasan di kabupaten dan kota kan, sebelum beralih ke Pemprov Kaltim sejak Oktober 2016 lalu. Kalau di kabupaten dan kota, mungkin sebelumnya tahu. Karena TKA China ini ikut sub kontraktor. Kita tentu bisa menyoal subkon yang tidak mendatangkan TKA sesuai aturan," terangnya.

"Di lokasi PLTU itu mungkin benar sampai seratusan orang TKA China. Pengawasan kita belum menyeluruh. Kita akan masuk sidak lagi, bersama imigrasi sebagai tim terpadu," jelasnya lagi.

Masih menurut Fathul, dia sudah melaporkan fakta di lapangan itu ke Dirjen Pengawasan Kementerian Tenaga Kerja. Selain itu, usai laporan beres, Fathul juga akan melapor ke Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak.

"Lapor Gubernur, di pusat juga saya sudah lapor ke Dirjen. Ya itu tadi, kita sampai ke sana. Kaget juga ya, mereka sampai lari. Ngapain lari kalau legal. Silakan investasi, dan gunakan TKA, tapi sesuai prosedur. Jangan meresahkan masyarakat," demikian Fathul.