Donasi Fiktif Rp2 T Dinilai Permalukan Polri, IPW Minta Kapolda Sumsel Dinonaktifkan

Merdeka.com - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Bareskrim Polri untuk mengambil alih kasus sumbangan dana hibah Rp2 triliun dari keluarga mendiang Akidi Tio. Lembaga itu juga meminta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri.

"Pasalnya, Kapolda Sumsel yang langsung menerima sumbangan secara simbolis dari anak bungsu Akidi Tio, Heryati. Namun, uang untuk penanganan Covid-19 di Palembang dan Sumsel itu belum dapat dicairkan," kata Plt Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dalam keterangannya, Selasa (3/8).

Menurutnya, kejadian itu membuat kegaduhan di republik ini serta telah mempermalukan institusi Korps Bhayangkara. "Karenanya, dalam menangani kasus sumbangan itu, IPW mendesak Kapolri Jenderal Sigit Listyo Menonaktifkan Kapolda Sumsel," tegasnya.

Kapolda Sumsel dinilai tidak profesional serta tidak cermat atau tidak jeli dalam menjalani tugasnya sebagai seorang pemimpin di wilayah hukumnya. "Seharusnya, Kapolda melakukan tindakan kepastian hukum bahwa dana Akidi Tio itu memang ada sebelum melakukan jumpa pers," jelas Sugeng.

Tak hanya itu, IPW juga menilai Kapolda Sumsel tidak tepat dalam menerima sumbangan tersebut. "Kapolda Sumsel tidak tepat menerima sumbangan tersebut karena bukan tupoksinya. Sumbangan untuk covid tersebut seharusnya diberikan kepada Sagas Covid-19," ungkapnya.

IPW juga menganggap pemeriksaan terhadap anak mendiang Akidi Tio oleh Polda Sumsel hanya untuk membersihkan nama Irjen Eko Indra Heri.

"Proses pemeriksaan anak Akidi Tio, Heryati, oleh Polda Sumsel harus dilihat sebagai usaha Kapolda Sumsel membersihkan diri dari sikap tidak profesional menerima sumbangan tersebut," tutupnya.

Sebelumnya, Dokter keluarga Akidi Tio, Prof Hardi Darmawan turut diamankan polisi dalam kasus sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Heriyanti sebagai tersangka.

Prof Hardi mengaku tidak menyangka sumbangan itu ternyata bohong. Alasannya, Heriyanti menyatakan uangnya ada, tetapi Hardi belum sama sekali melihatnya secara langsung.

"Dia (Heriyanti) mengatakan kepada saya uangnya ada, tapi saya belum (melihatnya)," ungkap Hardi di Mapolda Sumsel, Senin (2/8).

Hardi mendukung langkah Polda Sumsel menetapkan Heriyanti sebagai tersangka. Dia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Sumsel dan warga Indonesia atas kekeliruannya, sehingga berujung kegaduhan di tengah pandemi Covid-19. "Saya setuju (Heriyanti dipenjara)," kata dia.