Doni Monardo: Meningkatnya Kasus Aktif di Kalbar Diprediksi dari PMI
Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan senilai Rp2,3 miliar kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) guna percepatan penanganan Covid-19.
Bantuan tersebut berupa 50 ribu masker kain dan 20 ribu alat rapid test, yang terdiri dari 5 ribu PCR Mbiocov, 5 ribu RNA Intron, 10 ribu rapid Test Antigen.
Penyerahan dilakukan oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo kepada Gubernur Kalbar Sutarmidji usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana cara Kemendag berikan bantuan ke Papua? 'Kegiatan ini merupakan bukti kehadiran negara, yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan, di manapun masyarakat berada. Apa yang dirasakan masyarakat Papua Tengah, khususnya Kabupaten Puncak, kami juga merasakan sebagai bentuk tali asih,'
-
Bagaimana Kanwil BPN Jatim meningkatkan sinergi dengan Pemda? Keterbukaan Informasi ini dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan program-program yang sedang dijalankan. Bukan hanya itu, dukungan dari seluruh pihak terkait juga memegang peranan penting, sehingga di tiap penyelenggaraan sosialisasi, Kementerian ATR/BPN selalu menekankan penguatan sinergi lintas sektor.
-
Kenapa Kemendag berikan bantuan ke Papua Tengah? Terkait dengan bencana kekeringan dan cuaca dingin ekstrem yang dialami wilayah Papua Tengah, pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Perdagangan, bantuan 'Kemendag Peduli' diserahkan langsung di bawah pimpinan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Kapan Kanwil BPN Jatim mencanangkan program sinergi dengan Pemda? “Ini dalam rangka mewujudkan Peta Jawa Timur Lengkap. Pencetusan semangat sinergi melalui Pola Trijuang ini sudah dicanangkan sejak 25 September 2020,“
“Melalui dukungan ini, diharapkan upaya penanganan Covid-19 di Kalbar bisa lebih maksimal,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (18/3).
Berdasarkan data Satgas Covid-19, kasus positif harian di Kalbar asus meningkat cukup drastis jika dibandingkan bulan lalu. Data per 17 Maret 2021, kasus positifnya bertambah 79 kasus, hingga totalnya kasus positif di Kalbar tembus 5.406 kasus.
Sedangkan bila dibandingkan bulan lalu, pada 17 Februari, kasus positif harian di Kalbar hanya 37 kasus. Selain itu, angka kesembuhan Provinsi Kalbar pada bulan Februari mendekati 98 persen. angka kematian hanya 0,62 persen, jauh di bawah angka rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 2,70 persen.
Doni mengatakan, penambahan kasus tersebut diprediksi dari aktivitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui darat. Doni mengatakan, mereka tidak mematuhi aturan SE Nomor 8 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional dalam Masa Pandemi Covid-19 2019.
“Meningkatnya kasus aktif di Kalbar diprediksi berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga,” katanya.
Dia pun mendorong wilayah perbatasan diperketat dengan menerapkan SE Nomor 8 Tahun 2021 tersebut. Doni meminta segenap komponen di wilayah Kalbar berkolaborasi menjalankan operasinya melalui komando dari Pangdam XII/Tanjungpura. Dibantu unsur Forkopimda setempat dan instansi serta lembaga terkait
"Lakukan upaya kolaboratif dipimpin Pangdam XII/Tanjungpura selaku Ketua Satgas Covid-19 Kalbar khusus Perbatasan, melalui permintaan gubernur," pesan Doni.
"Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Kalbar bisa kita pertahankan. Peningkatan kasus ini solusinya dengan berkolaborasi,” kata dia.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BNPB Gelontorkan Bantuan Dana Siap Pakai Rp2,5 miliar untuk Bencana di Sulsel, Berikut Rinciannya
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaDimana APBD didominasi oleh PAD ketimbang pendapatan transfer dari pusat.
Baca SelengkapnyaKabar duka ini dibenarkan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaProses pembagunan IKN yang tengah berjalan, diharapkan dapat terus mengungkit angka investasi daerah.
Baca SelengkapnyaTahun pertama penyaluaran Beasiswa Kaltim pada tahun 2019, pemerintah provinsi menyiapkan anggaran sebesar Rp 150 miliar hingga Rp 166 miliar.
Baca SelengkapnyaBNPB mengatakan bahwa jumlah penderita penyakit tersebut terdata pada Januari-Juli 2024 di Nias Selatan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT El Nino sampai 21 Desember 2023 baru mencapai Rp6,72 triliun.
Baca SelengkapnyaTemuan kasus Covid-19 kembali memantik kekhawatiran. Di Bali, ditemukan 43 kasus sejak awal Desember 2024.
Baca SelengkapnyaAlhasil, pemulihan ekonomi telah menunjukkan perbaikan yang signifikan ke arah yang lebih baik
Baca Selengkapnya