Doni Monardo Minta Kepala Daerah Aktifkan Kembali Posko Covid-19
Merdeka.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta seluruh pemangku kebijakan di daerah untuk mengaktifkan kembali posko COVID-19. Tujuannya guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat di tingkat kelurahan hingga mencakup RT dan RW.
Doni menganggap perlunya posko COVID-19 di daerah karena perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah mulai berkurang. Hal itu pula yang menjadi penyebab angka kasus COVID-19 kembali naik di sejumlah daerah.
"Jadi mohon berkenan tahun anggaran baru, Bapak dan Ibu Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur bisa mengalokasikan dana untuk tersedianya posko, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak tingkat kelurahan, syukur kalau anggarannya cukup bisa sampai tingkat RT dan RW," ujar Doni dalam Rapat Rencana Sosialisasi Program Vaksinasi Tahun 2021 di Jakarta, Selasa (5/1/2020).
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang minta tambah anggaran? Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim meminta tambahan anggaran sebesar Rp25,01 triliun dalam APBN 2025.
Lebih lanjut, Doni optimis apabila hal tersebut dapat dilakukan, maka kasus aktif yang selama ini selalu meningkat kemudian dapat ditekan kembali. Sebab, kunci dari keberhasilan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19 adalah peran serta masyarakat sebagai garda terdepan.
"Kalau ini bisa dilakukan, maka kami yakin kasus aktif yang selama ini cukup tinggi bisa kita tekan kembali," ucap Doni.
Doni menjelaskan bahwa data mengenai adanya penurunan kedisiplinan masyarakat terkait protokol kesehatan 3M seperti; mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menghindari kerumunan. Tren itu didapatkan dari hasil monitoring di beberapa daerah oleh tim dengan jumlah ribuan orang.
Dia juga mengatakan bahwa hasil dari monitoring lapangan tersebut juga dapat dipantau oleh Pemerintah Daerah melalui situs resmi Satgas Penanganan COVID-19 maupun dari dashboard Bersatu Lawan COVID-19.
"Sudah ratusan juga orang yang telah dipantau oleh para pelapor yang jumlahnya mencapai ribuan orang," kata Doni.
Kasus aktif secara nasional berada pada angka 14,26 persen. Hal itu mengalami penurunan selama dua bulan terakhir. Kemudian untuk angka kesembuhan berada pada 82,77 persen dan hal itu juga mengalami penurunan dibandingkan pada periode dua bulan yang lalu.
Selanjutnya kasus harian aktif dilaporkan ada sebanyak 772.103 orang yang terpapar COVID-19. Untuk kasus sembuh sudah mencapai 639.103 orang.
Berikutnya untuk angka kematian sebesar 22.911, yang secara nasional masih berada di bawah rata-rata angka kematian global dengan selisih 0,81 persen.
Dari data tersebut menunjukkan bahwa kasus kematian masih cukup tinggi. Meskipun kasus aktif dan angka kesembuhan sudah jauh dari rata-rata global, tetapi lebih rendah dibandingkan pada bulan November yang lalu dengan selisih 12,83 persen.
Menurut Doni, selisih penurunan dan peningkatan kasus yang terjadi di Indonesia pada dua bulan terakhir terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah adanya libur panjang.
Hal itu tentunya harus menjadi catatan penting bagi setiap daerah, khususnya yang sebelumnya terus aktif melaporkan data kejadian dan masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan agar segera mengambil kebijakan sesuai arahan sebelumnya.
"Setelah libur panjang kita lihat peningkatan kasusnya luar biasa ketat," ujar Doni.
"Ini alarm bagi kita semua, mohon ini kita cermati, terutama di daerah yang secara rutin setiap hari laporan yang kami terima belum mengalami penurunan," pungkasnya.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Doni menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 saat wabah SARS-CoV-2 melanda Indonesia.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan Eks Kepala Kepala BNPB Letjen (Purn) Doni Monardo menjadi Pahlawan Nasional.
Baca SelengkapnyaMenteri Sekretaris Negara, Pratikno mengenang sosok almarhum Letjen Purn Doni Monardo, sebagai pemimpin luar biasa
Baca SelengkapnyaRisma mengatakan sosok Doni layak dijadikan Pahlawan Nasional
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (Purn) Doni Monardo meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, Minggu (3/12)
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca SelengkapnyaKabar duka ini dibenarkan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Baca SelengkapnyaTito meminta pemerintah daerah memperhatikan gaji personel Satpol PP dan Satlimnas.
Baca SelengkapnyaMantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo tutup usia.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca Selengkapnya