Follow
Doni Monardo: Setiap Tahun Ekonomi Indonesia Merugi Rp22 Triliun Akibat Bencana
Merdeka.com - Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkap bahwa Indonesia mengalami kerugian mencapai Rp 22 triliun akibat bencana. Hal itu disampaikan dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala BNPB ke Letjen Ganip Warsito, Selasa, 25 Mei 2021.
"Setiap tahun kita mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp 22 triliun akibat bencana yang selalu saja mengalami peningkatan dari tahun ke tahun," ujar Doni.
Doni menyampaikan, BNPB tak bisa bekerja sendiri untuk menangani bencana di Tanah Air. Untuk itu dia menekankan pentingnya kolaborasi BNPB dengan sejumlah pihak demi menghimpun sejumlah sumber daya.
-
Bagaimana Doni Monardo menangani bencana? Pengalamannya yang kaya dalam menghadapi situasi darurat membuatnya menjadi ahli dalam bidang ini.
-
Siapa yang terlibat mitigasi bencana? Mitigasi bencana melibatkan berbagai tindakan dan strategi untuk mengurangi risiko serta dampak bencana.
-
Bagaimana BPBD mengatasi banjir? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat.
-
Bagaimana cara BPBD Banyumas bersiap menghadapi bencana? Sesuai perintah Pak Pj (Penjabat) Bupati, kami mempersiapkan rencana mitigasi dan rencana kontinjensi. Kami juga telah menggelar rapat koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka antisipasi bencana hidrometeorologi.
-
Kenapa mitigasi bencana penting? Pentingnya mitigasi terletak pada upaya membangun ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap ancaman bencana. Melalui konsep ini, mitigasi berfungsi sebagai investasi jangka panjang untuk melindungi investasi dan sumber daya manusia.
-
Bagaimana BNPT bantu penyintas? Pemerintah dalam hal penanganan dan pemulihan korban terorisme bersinergi dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), berupaya optimal untuk menerapkan kebijakan sensitif korban.
"Bukan hanya sumber daya pemerintah, TNI dan Polri, tetapi juga sumber daya masyarakat," kata Doni.
Doni melihat sumber daya masyarakat di Indonesia begitu luar biasa. Ketika ada bencana menerjang sebuah daerah, maka tanpa dikomando pun seluruh instrumen bangsa segera merapatkan barisan.
"Akan mendaftarkan nama-nama merek, baik secara perorangan, maupun atas nama kelembagaan dan ini mungkin tidak dimiliki lembaga lain," kata Doni.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito menjadi kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (25/5). Ganip menggantikan Doni Monardo menjadi kepala di badan tersebut.
Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mantan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI (Purn) Doni Monardo tutup usia.
Baca Selengkapnya
Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengenang Letjen TNI (Purn.) Doni Monardo sebagai sosok jagoan bagi para juniornya.
Baca Selengkapnya
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnya
BNPB mencatat empat titik di Riau terjadi kebakaran hutan dan lahan.
Baca Selengkapnya
Indonesia harus mampu untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Baca Selengkapnya
Pemerintah harus segera melakukan transisi energi untuk menangani krisis iklim di Indonesia.
Baca Selengkapnya
BRI mengintensifkan upaya mitigasi dan respons cepat terhadap dampak bencana.
Baca Selengkapnya
Doni mengembuskan napas terakhirnya pada Minggu (3/12) kemarin.
Baca Selengkapnya
Presiden bercerita tentang banyak negara kesulitan beras karena perubahan iklim
Baca Selengkapnya
Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen (Purn) Doni Monardo meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta, Minggu (3/12)
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya