Doni Monardo Tegaskan Pemda Tak Bisa Putuskan Sepihak Penerapan New Normal
Merdeka.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) tak secara sepihak memutuskan dan menerapkan kondisi new normal. Doni mengatakan, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum menerapkan new normal.
"Pelonggaran pada sejumlah bidang, tetapi pemerintah pak presiden selalu mengatakan, dengan kehati-hatian. Semua diawali dengan pra kondisi, semua diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi,” ujar Doni saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (23/6).
Di hadapan anggota DPR, Doni menegaskan bahwa penerapan pelonggaran saat new normal oleh Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Bagaimana Kota Medan mengajak warga ikut normalisasi? 'Nah, bapak dan ibu camat, kalau bisa ajak masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan itu. Jadi, ini tujuannya untuk mengedukasi dan agar tidak ada kesan yang membenarkan bahwa masyarakat boleh membuang sampah ke sungai, nanti dibersihkan oleh pemerintah. Bukan, bukan itu. Kita bangkitkan sama-sama kesadaran masyarakat, ' pesannya.
-
Siapa yang memimpin Satgas Penanganan Covid-19? Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, Presiden Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjadi komando dalam sektor penanganan kesehatan. Lalu dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pandemi Covid-19.
-
Bagaimana polisi dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19? Operasi Aman Nusa II menjadi studi kasus utama yang memperlihatkan bagaimana kepolisian, dengan sumber daya dan kapasitasnya, dapat berkontribusi signifikan terhadap penanganan krisis kesehatan publik.
-
Bagaimana TNI AD membantu normalisasi? Tak hanya tenaga, pihak TNI AD, kata Bobby, juga akan membantu meminjamkan alat-alat berat yang dimiliki "Kami juga akan dibantu dengan menggunakan peralatan yang dimiliki TNI AD," lanjut Bobby.
-
Bagaimana LPDUK berbenah setelah pandemi? Sesuai arahan Menpora Dito Ariotedjo, LPDUK mencoba melakukan transformasi dengan menjadi lembaga yang lebih progresif dan mendukung ekosistem Industri Olahraga sebagai bagian dari DBON.
"Tidak boleh ada daerah yang ujug-ujug langsung melakukan aktivitasnya (new normal) tanpa melalui pra kondisi, termasuk bagaimana pimpinan daerah harus berkoordinasi dgn komponen yang ada. Supaya setiap kebijakan dapat dukungan dari masyarakat," ujar Doni.
Dukungan itu sangat penting, lanjutnya, sebagai kolaborasi seluruh komponen untuk menekan laju Covid-19. Sekaligus menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten. Mulai dari memakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak.
"Kami telah bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga keagamaan. Termasuk kesepakatan MOU dengan MUI, dan juga kedepan akan melakukan kerja sama dengan organisasi keagamaan,” katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaDoni menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 saat wabah SARS-CoV-2 melanda Indonesia.
Baca SelengkapnyaHadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.
Baca SelengkapnyaKabar duka ini dibenarkan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.
Baca SelengkapnyaRisma mengatakan sosok Doni layak dijadikan Pahlawan Nasional
Baca SelengkapnyaIstana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan Eks Kepala Kepala BNPB Letjen (Purn) Doni Monardo menjadi Pahlawan Nasional.
Baca SelengkapnyaUsulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR
Baca SelengkapnyaDana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.
Baca Selengkapnya"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca Selengkapnya