Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Doni Monardo Tegaskan Pemda Tak Bisa Putuskan Sepihak Penerapan New Normal

Doni Monardo Tegaskan Pemda Tak Bisa Putuskan Sepihak Penerapan New Normal gugus tugas virus corona. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) tak secara sepihak memutuskan dan menerapkan kondisi new normal. Doni mengatakan, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan sebelum menerapkan new normal.

"Pelonggaran pada sejumlah bidang, tetapi pemerintah pak presiden selalu mengatakan, dengan kehati-hatian. Semua diawali dengan pra kondisi, semua diawali dengan edukasi, sosialisasi, dan simulasi,” ujar Doni saat Raker bersama Komisi VIII DPR RI, Rabu (23/6).

Di hadapan anggota DPR, Doni menegaskan bahwa penerapan pelonggaran saat new normal oleh Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Dalam hal ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Orang lain juga bertanya?

"Tidak boleh ada daerah yang ujug-ujug langsung melakukan aktivitasnya (new normal) tanpa melalui pra kondisi, termasuk bagaimana pimpinan daerah harus berkoordinasi dgn komponen yang ada. Supaya setiap kebijakan dapat dukungan dari masyarakat," ujar Doni.

Dukungan itu sangat penting, lanjutnya, sebagai kolaborasi seluruh komponen untuk menekan laju Covid-19. Sekaligus menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten. Mulai dari memakai masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak.

"Kami telah bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga keagamaan. Termasuk kesepakatan MOU dengan MUI, dan juga kedepan akan melakukan kerja sama dengan organisasi keagamaan,” katanya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru
Pencabutan Moratorium Pembentukan DOB, Mendagri Tito: Itu Kebijakan Pemerintah Baru

Tito sempat mengatakan bahwa akan mengonsultasikan desain besar penataan daerah (desartada) kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya
Eks Menkes Terawan Kenang Doni Monardo: Beliau Team Work yang Baik Saat Pandemi Covid-19
Eks Menkes Terawan Kenang Doni Monardo: Beliau Team Work yang Baik Saat Pandemi Covid-19

Doni menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 saat wabah SARS-CoV-2 melanda Indonesia.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Minta Panglima-Kapolri-Jaksa Agung Tak Rotasi Pejabat saat Pilkada

Hadi mengatakan, pemerintah pusat telah memberikan dana kepada pemerintah daerah agar digunakan kepentingan pilkada.

Baca Selengkapnya
Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal Dunia
Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal Dunia

Kabar duka ini dibenarkan oleh Kepala BNPB Letjen Suharyanto.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Mensos Risma Anggap Doni Monardo Layak Jadi Pahlawan Nasional, Panglima TNI Menyambut Baik
VIDEO: Mensos Risma Anggap Doni Monardo Layak Jadi Pahlawan Nasional, Panglima TNI Menyambut Baik

Risma mengatakan sosok Doni layak dijadikan Pahlawan Nasional

Baca Selengkapnya
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana
Ramai-Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Berbagai Daerah, Ini Reaksi Istana

Istana menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengkhawatirkan soal penyampaian pendapat oleh massa tentang RUU Pilkada.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Usulkan Nama Jenderal Doni Monardo jadi Pahlawan Nasional
Panglima TNI Usulkan Nama Jenderal Doni Monardo jadi Pahlawan Nasional

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengusulkan Eks Kepala Kepala BNPB Letjen (Purn) Doni Monardo menjadi Pahlawan Nasional.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu
Pentingnya Jaga Kondusifitas Setelah Pemilu

Usulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang disuarakan di DPR

Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli
Mendagri Ingatkan Pemda soal Dana Hibah Pilkada: Kita Paksa Cairkan 9 Juli

Dana NPHD Pilkada serentak 2024 disalurkan ke KPUD, Bawaslu, TNI, dan Polri.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko
Mendagri Tito Soal Wacana Pilkada Dipercepat: Jangan Ambil Risiko

"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya