Dorong Percepatan Pembangunan Jateng, Airlangga Tekankan Kepastian Pengadaan Lahan
Merdeka.com - Pemerintah tengah mendorong percepatan pembangunan kawasan di Jawa Tengah. Percepatan pembangunan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal–Pemalang.
Untuk itulah diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama para pimpinan kementerian/lembaga terkait dan Gubernur Jawa Tengah.
Airlangga yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rakor.
-
Kenapa Pantarlih Pilkada 2024 penting? Pantarlih berperan penting dalam membantu penyusunan daftar pemilih serta pemutakhiran data pemilih di berbagai tingkatan. Tugas dan kewajiban ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab selama masa kerja yang telah ditentukan.
-
Apa saja tahapan Persiapan Pilkada 2024? Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Kenapa Pantarlih penting untuk Pilkada 2024? Pantarlih Pilkada 2024 menjadi salah satu badan adhoc yang membantu proses jalannya pemilihan.
-
Apa saja poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024? Adapun poin-poin penting dalam Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 adalah sebagai berikut: 1. Penetapan Jadwal Serentak Pemilihan dijadwalkan pada waktu yang sama untuk semua daerah, yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam proses pemilihan serta meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan jadwal yang serentak, diharapkan penyelenggara pemilu dapat lebih fokus dalam persiapan dan pelaksanaan, sehingga mengurangi risiko kecurangan dan ketidakteraturan. 2. Pengetatan Syarat bagi Calon Undang-undang ini juga memperketat persyaratan bagi calon kepala daerah. Calon harus memenuhi kriteria tertentu yang lebih ketat dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, termasuk persyaratan pendidikan, pengalaman, dan integritas. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa calon yang maju dalam Pilkada memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai untuk memimpin daerahnya. 3. Penguatan Peran Pengawasan Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, undang-undang ini memperkuat peran lembaga pengawas pemilu, seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilihan, mulai dari tahap pencalonan hingga penghitungan suara. Bawaslu diberi wewenang lebih besar untuk melakukan tindakan preventif dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.
-
Mengapa penting untuk mengurus sertifikat tanah? Sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera melakukan pembuatan akta tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) terdekat.
"Rakor ini ditujukan untuk membahas upaya akselarasi penyelesaian proyek-proyek di Jawa Tengah hingga tahun 2024, serta memastikan ketersediaan alokasi anggaran pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," ujar Menko Airlangga, Kamis (12/5) seperti dikutip Antara.
Airlangga memaparkan hasil pengawasan dan evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 270 proyek yang termasuk dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp354 triliun, serta mengingatkan kembali arahan Presiden bahwa proyek dalam Perpres Nomor 79 tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada tahun 2024.
Selain itu ditekankan pula pentingnya kepastian pengadaan tanah dan perizinan yang harus dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.
Berdasarkan pemantauan proyek yang dilakukan oleh KPPIP Kemenko Perekonomian, bersama dengan Tim Provincial Project Management Unit (PPMU) Provinsi Jawa Tengah dan hingga bulan Mei 2021, kemajuan proyek-proyek tersebut yakni 16 proyek telah selesai dan beroperasi dengan nilai Rp19,6 triliun.
Kemudian, satu proyek telah selesai sebagian dan beroperasi dengan nilai Rp32,5 miliar, 21 proyek dalam tahap konstruksi dan ditargetkan selesai maksimal tahun 2024 dengan nilai proyek Rp9,4 triliun, serta 99 proyek dalam tahap penyiapan.
Airlangga memerinci 99 proyek tersebut adalah 15 proyek memenuhi kriteria kesiapan dan dapat diselesaikan hingga tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp1,5 triliun, 84 proyek diselesaikan melewati tahun 2024 dengan estimasi biaya Rp162,2 triliun, dan 133 proyek dalam tahap perencanaan dan diselesaikan setelah tahun 2024 senilai Rp161,1 triliun.
Adanya pandemi Covid-19 pada sejak awal tahun 2020 sedikit menghambat perkembangan dari pembangunan proyek, namun KPPIP bersama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan upaya percepatan pembangunan dan debottlenecking permasalahan berbagai proyek tersebut.
Ia turut mengingatkan terkait pentingnya komitmen Gubernur Jawa Tengah dalam memenuhi kriteria kesiapan, penyediaan APBD yang dibutuhkan, dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait.
Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan harapan Gubernur Jawa Tengah, pimpinan kementerian/lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek atau program yang menjadi amanat Perpres Nomor 79 Tahun 2019.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaProyek tanggul laut raksasa yang sesungguhnya berada di Semarang-Demak.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah memberikan anggaran belanja tambahan untuk 2024.
Baca SelengkapnyaTujuan dari dilakukannya percepatan dalam hal pendaftaran tanah, di antaranya untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaSertifikasi tanah juga akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi kawasan.
Baca SelengkapnyaDengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca SelengkapnyaLangkah ini perlu dilengkapi dengan memberikan kepastian hukum
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaPeringatan HANTARU 2024, Wamen ATR/Waka BPN turut memberikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya serta piagam penghargaan kepada pegawai.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Demokrat ini berharap, target tersebut bukan sekadar capaian program Kementerian ATR/BPN saja.
Baca Selengkapnya