DPD minta pemerintah percepat pemekaran tiga daerah di Jawa Barat
Merdeka.com - Ketua Komite I DPD RI, Ahmad Muqowam, menyetujui percepatan pemekaran tiga Daerah Otonom Baru (DOB) di Jawa Barat (Jabar), yaitu Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat.
Ahmad menyatakan jika pembentukan tiga DOB di Jabar terlalu lama. DPD, sambung dia, sudah membahas masalah DOB di Jabar dengan pemerintah pusat, mengingat penetapan DOB dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).
"Soal pembentukan DOB tak terlalu lama saya sepakat. Intinya masalahnya ada di pemerintah, soal PP kan ada di pemerintah. Prinsipnya kita setuju DOB lebih cepat," kata Ahmad, dalam rapat kunjungan kerja terkait Pemekaran Daerah di Gedung Sate, Bandung, Senin (18/4).
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Siapa yang terdorong untuk bergabung dengan DPLK BRI? Evi, salah satu pelaku UMKM yang hadir dalam PRS Pandaan 2023 terdorong untuk bergabung dalam program tersebut.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa harapan DPR untuk polisi? Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni berharap polisi terus melakukan pembaruan terhadap modus-modus yang digunakan pelaku kejahatan, dalam hal ini penyalahgunaan narkoba. 'Nah ini nih, makin ke sini para pengedar narkoba itu makin banyak akalnya. Momen mudik Lebaran pun dipakai untuk aji mumpung. Karenanya, polisi harus cerdik dalam mengungkap setiap modusnya. Harus berpikir out of the box dalam menebak cara-cara mereka'.
-
Apa target PDIP di Bali untuk Pileg 2024? 'Untuk legistatif targetnya minimal mencapai kembali perolehan itu,' tegasnya. Sementara untuk Pilpres, menurutnya, hasil survey menunjukkan posisi Ganjar Pranowo di Bali mencapai 70 persen. Capaian diharapkan akan meningkat karena masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
Ahmad menuturkan, DPD merupakan pihak pengusul DOB buat dibahas pemerintah bersama DPR RI. Jika tiga daerah itu ditetapkan sebagai DOB, maka akan dibentuk pemerintah sementara selama tiga tahun. Masa tiga tahun itu dievaluasi. Jika lolos, pemerintah sementara itu akan menjadi daerah otonom baru.
"Kami mengusulkan berbasis daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota," ucap Ahmad.
Dalam rapat itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar mengatakan, Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat, sudah lama disiapkan buat dimekarkan. Ketiganya memiliki potensi besar untuk menjadi DOB, baik dari segi jumlah penduduk yang besar, infrastruktur, maupun potensi wisata.
"Tiga DOB ini sudah setahun lebih perlu disahkan, kapan jadi otonomi baru," kata Deddy.
Pada dasarnya, lanjut Deddy, pemekaran dilakukan buat mensejahterakan masyarakat. Munculnya aspirasi pemekaran juga didorong karena keinginan mensejahterakan masyarakat. Sementara jangkauan pemerintah daerah yang ada terbatas karena terlalu besar penduduk dan terlalu luas wilayah.
"Tidak ada jalan lain kecuali harus ada otonomi baru. Ini aspirasi dari bawah yang ingin melakukan pemekaran," ujar Deddy.
Rapat tersebut juga dihadiri tiga daerah yang mengusulkan menjadi DOB, yakni perwakilan dari Garut Selatan, Sukabumi Utara, dan Bogor Barat. Ketiganya mengaku sudah mempersiapkan DOB sejak lama, tetapi belum ada kejelasan dari pemerintah pusat.
Saat ini Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk hampir 45 juta jiwa. Daerah baru dimekarkan adalah Kabupaten Pangandaran, hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis. (mdk/ary)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPRD Jabar berharap yang ditetapkan menjadi Pj Gubernur mampu menuntaskan RPJMD untuk mewujudkan provinsi juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaJokowi mempertanyakan urgensi dari wacana Pilkada dipercepat September.
Baca SelengkapnyaWaktu pengumuman itu akan disesuaikan dengan jadwal Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani.
Baca SelengkapnyaPDIP sudah mengeluarkan sejumlah rekomendasi bahkan pelatihan-pelatihan terhadap figur-figur yang akan dimajukan di Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnyaelain merevisi UU, jalan lain untuk memajukan Pilkada adalah lewat Perppu yang dikeluarkan Presiden.
Baca SelengkapnyaHadi menargetkan ada 100 kabupaten/kota Lengkap pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaPDIP telah menang tiga kali beruntun di Pilkada Maluku
Baca SelengkapnyaRapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaDPP PPP memberikan perhatian khusus kepada Jabar karena memiliki jumlah penduduk besar
Baca Selengkapnya300 Daerah Otonomi Baru Diusulkan, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Pemekaran
Baca Selengkapnya