DPD Pastikan Dukung Bamsoet Jadi Ketua MPR
Merdeka.com - Fraksi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara resmi mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar sebagai Ketua MPR. Secara resmi DPD telah memberikan surat dukungan kepada Bambang Soesatyo sebagai ketua, dan Fadel Muhammad sebagai wakil ketua dari Fraksi DPD.
"Kami DPD RI menyatakan dukungan kepada bapak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI dan pimpinan MPR RI untuk wakil dari unsur DPD adalah bapak Fadel Muhammad," kata Ketua Kelompok DPD Intsiawati Ayus usai menyerahkan surat kepada Fraksi Golkar MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
DPD menginginkan sebuah komitmen supaya MPR bisa menjadi rumah bersama. Kata Intsiawati, DPD ingin menguatkan kemitraan antar lembaga.
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Bagaimana DPR berharap Polri bekerja? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR membantu PMI? 'Saya optimis di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Listyo Sigit, Atase Kepolisian kita bisa bertambah,' ujarnya dalam siaran tertulis, Kamis (2/5).
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
Mengapa DPR menganggap Kejagung sebagai mitra kerja yang terbuka? 'Kejagung juga merupakan mitra yang punya pola komunikasi dan koordinasi yang baik dengan kami (Komisi III). Jadi kami bisa men-support Kejaksaan dengan maksimal,' tutup Sahroni.
"Kami ingin mempertajam lagi kemitraan antar lembaga dalam kinerja karena kinerja di parlemen ini untuk legislasi dan aspirasi," ujarnya.
Dalam surat dukungan tersebut tidak ada lima tuntutan DPD yang disampaikan Fadel Muhammad. Intsiawati mengatakan itu bukan syarat tetapi komitmen mitra DPD.
Sementara, Ketua Fraksi Golkar MPR Zainudin Amali mengatakan, tidak ada syarat tersebut dalam pernyataan tertulis dukungan. Namun, dia mengakui Fadel sempat menyampaikan dalam forum lobi.
"Sebagai keluarga Golkar ya kami dengarkan. Tapi yg resmi, lihat kan suratnya? Hanya mencalonkan Pak Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR dan Pak Fadel sebagai Wakil Ketua MPR," katanya.
Pernyataan dukungan DPD melengkapi dukungan yang diterima oleh Bambang Soesatyo. Sembilan dari sepuluh fraksi sudah di genggaman Bamsoet.
"Semua fixed. PDIP, tentu Golkar, Gerindra belum, lalu NasDem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP, lalu PKS. Sudah disampaikan tadi terbuka," ujar Amali.
Gerindra masih ngotot untuk mendapatkan kursi ketua MPR kendati kalah dukungan dari Golkar. Amali menuturkan, calon ketua MPR dari Gerindra Ahmad Muzani dengan Bamsoet tengah lobi-lobi empat mata.
"Pak Bambang dan pak ini (Muzani) aja ngobrol berdua. Mereka minta diberi kesempatan intinya itu," kata Amali.
Sebelumnya, calon ketua MPR dari fraksi DPD, Fadel Muhammad mengatakan DPD memiliki lima tuntutan sebagai alat negosiasi posisi ketua MPR. Fadel berkata, akan memilih ketua MPR yang mau menjalankan lima tuntutan tersebut.
"Kalau mereka setuju kita tandatangan, baru kita memberikan dukungan. Mereka juga kita lihat. Kita juga tidak mau konyol," ujar Fadel di sela forum lobi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Lima tuntutan DPD itu berkaitan dengan penguatan lembaga senator tersebut. Pertama, DPD minta terlibat dalam dana transfer daerah. Kedua, DPD minta terlibat mengatur dana desa. Ketiga, DPD minta ikut mengatur dana insentif kepala daerah. Keempat, DPD meminta undang-undang berkaitan dengan pemerintahan daerah direvisi. Terakhir, DPD minta penguatan dengan revisi UU MD3.
"Adanya itu maka DPD, punya gigi di daerah-daerah kalau enggak DPD enggak ada apa-apa orang bisa mengatakan cuma survei yang ada 30 persen orang tahu DPD," kata Fadel.
Fadel menjelaskan, peta kekuatan calon ketua MPR ada tiga. Pertama Bambang Soesatyo dari Golkar. Bamsoet didukung kuat Golkar dan PDIP serta tiga partai koalisi Jokowi, Nasdem, PKB dan PPP.
Kekuatan kedua adalah Ahmad Muzani dari partai Gerindra. Sementara partai non pemerintah, seperti Demokrat, PAN, dan PKS, kata Fadel, berada dalam barisan ini. Namun, menurutnya, Demokrat sebut masih cair. Kekuatan terakhir adalah Fadel Muhammad sendiri yang didorong oleh DPD.
Fadel mengklaim, anggota DPD mau berbesar hati jika akhirnya ketua MPR bukan dari kelompok mereka. Kendati, DPD menginginkan lima tuntutan itu dipenuhi.
Fadel mengklaim, respons Golkar lebih bagus ketimbang lawannya, Gerindra terhadap tuntutan tersebut. Sementara, dengan Ahmad Muzani, Fadel berkata negosiasi masih alot.
"Golkar responsnya lebih bagus karena dia akan mengambil pimpinan komisi anggaran. Tetapi PDIP akan mengambil komisi banggar, itu negosiasi. Nah tandatangan baru kita memberikan dukungan," jelasnya.
Kalaupun tidak ada calon ketua MPR yang setuju, DPD akan ikut pemenang. "Kalau maju juga kalah, buat apa? Kita follow the winner saja," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Tinggal menunggu waktu dari Bu Mega (PDIP) dan selanjutnya terakhir meminta waktu dari presiden terpilih Pak Prabowo Subianto,” kata Bamsoet
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Presiden menjadi salah satu yang ikut dikaji.
Baca SelengkapnyaUsulan Prabowo untuk memberikan wadah bagi presiden dan wakil presiden di Indonesia sangat baik.
Baca SelengkapnyaMenurut Bamsoet, pembangunan ekonomi dapat tercipta dengan dilandasi pula oleh stabilitas politik.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyebut,penambahan komisi diperlukan untuk memperlancar kerja eksekutif dan menyesuaikan penambahan jumlah kementerian di pemerintah Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPelantikan untuk presiden dan wakil selanjutnya juga akan menggunakan ketetapan MPR.
Baca SelengkapnyaMegawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
Baca SelengkapnyaBamsoet menyinggung koalisi, Capres dan pembangunan Jokowi lewat pantun di Sidang Tahunan MPR
Baca SelengkapnyaMenurut Maruarar Sirait, Presiden Jokowi bisa menjadi penasihat presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPKB mengungkapkan, ada usulan agar MPR memiliki kewenangan memilih Presiden dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca SelengkapnyaLaporan tersebut, terkait pernyataan Bamsoet bahwa semua partai politik setuju untuk melakukan amandemen penyempurnaan daripada UUD 1945 yang telah ada.
Baca SelengkapnyaPuan dan Cak Imin berbicara saat rapat paripurna DPR.
Baca Selengkapnya