DPD PDIP Bali Laporkan Akun Twitter yang Sebut Megawati Meninggal Dunia

Merdeka.com - Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP di Bali mendatangi SPKT Mapolda Bali, Selasa (14/9). Mereka melaporkan akun Twitter @JafarSalman23 yang menyebarkan berita hoaks Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri meninggal dunia.

"Jadi, kedatangan kami ke sini ingin melaporkan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana penyebaran berita bohong terhadap pimpinan kami," kata Wakil Sekretaris Internal DPD PDIP Bali Tjokorda Gede Agung.

Ia menerangkan, akun @JafarSalman23 pada tanggal 9 September 2021 lalu menyebarkan berita hoaks tersebut. Mereka mencatat sekurangnya masih ada belasan akun lain yang melakukan hal serupa.

"Pada intinya di akun itu menyatakan bahwa Ibu Ketum (Megawati) meninggal dunia. Saya juga ada bukti, kata-katanya sudah jelas. Jadi, kalau ada masyarakat yang mau minta bukti kepada saya, saya masih simpan di WA saya," katanya.

Sementara itu, Wakil Bidang Kaderisasi Ideologi DPD PDIP Bali I Made Suparta menyebutkan, pada tanggal 9 September 2021 secara terpisah dan beruntun akun twiter milik @JafarSalman23 menyebut bahwa Megawati Soekarnoputri meninggal dunia.

"Dibilang meninggal, dibilang sakit dan sebagainya, ada fotonya juga, sehingga, setelah kami kaji secara hukum, terkait akun-akun tersebut sudah jelas sekali melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 40 Undang-Undang RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE, juga ada KUHP Pasal 390," ujarnya.

Menurutnya, akun itu mencederai dan mengganggu harkat dan martabat serta kewibawaan Megawati. "Ini sangat nyata sekali, nyata pula menimbulkan keresahan bagi kader partai di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di Bali," ujarnya.

Ia menyampaikan, mengacu pada perundang-undangan, jajaran DPD PDIP Provinsi Bali dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten dan Kota di Bali hari ini secara serentak mendatangi Polda Bali dan Polres di kabupaten dan kota di Bali.

"Dengan melampirkan dan mengadukan akun-akun tersebut sebagai terlapor. Adapun, sebagai pelapornya itu sudah jelas adalah tanggung jawab petugas partai yang ada di DPD partai," ujarnya.

Ia meminta Kapolda Bali, Ditreskrimsus Polda Bali dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan penyebaran berita bohong terkait Megawati.

"Kemudian melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, serta memproses lebih lanjut, terkait adanya dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoaks, sebagai dimaksud dalam pasal dan Undang-undang yang saya sebutkan tadi," ujarnya.

"Kami merasa prihatin sekali, oleh karena itu sebagai petugas partai, sebagai kader partai, sebagai warga negara yang taat hukum. Kami mendatangi kepolisian- kepolisian negara Indonesia yang ada di Polda ataupun di Polres dan ini dilakukan juga oleh kawan-kawan kami yang ada di provinsi lainnya," ujar Suparta.